BBM Subsidi Dibatasi, Harus Ada Kompensasi

JAKARTA - Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengingatkan pemerintah agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa dibarengi dengan kompensasi untuk masyarakat menengah ke bawah. Menurutnya, pembatasan BBM jangan hanya karena untuk menghemat anggaran negara saja tanpa ada kesejahteraan yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

Kepada wartawan di Jakarta, Rabu (8/12), Taufik menyatakan, pembatasan BBM bersubsidi harus dibarengi dengan kompensasi di bidang pendidikan dan kesehatan. "Karena yang paling substansial adalah perbaikan kualitas pendidikan dan peningkatan kesehatan masyarakat. Dua komponen ini paling urgen untuk dipenuhi,” ujar Taufik.

Lebih lanjut Taufik yang juga Sekjen Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga berharap pemerintah memiliki niat politik yang baik dengan rencana pembatasan BBM bersubsidi. "Kebijakan itu harus didasari politik positif pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat kalangan ekonomi menengah dan bawah," tandasnya.

Wakil Ketua Komisi VII yang membidangi energi, Ahmad Farial, sependapat dengan ide Taufik Kurniawan. Farial mengatakan, alokasi dana dari penghematan subsidi yang ditaksir mencapai Rp 28 triliun selayaknya dapat digunakan untuk menunjang program percepatan pembangunan infrastruktur transportasi dan pendidikan.