BBM Subsidi Dibatasi, Harus Ada Kompensasi
Kamis, 09 Desember 2010 – 03:00 WIB
Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengakui, pemerintah memang belum membicarakan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi itu dengan DPR. Namun Fahrial setuju dengan rencana pemerintah yang akan diterapkan pada Januari 2011 itu.
Baca Juga:
Hanya saja Farial juga meminta pemerintah untuk menyusun program yang komprehensif guna meningkatkan kualitas percepatan pembangunan infrastruktur dan menggratiskan biaya pendidikan. Diuraikan pula, percepatan pembangunan infrastruktur transportasi diyakini dapat mendukung laju perekonomian di daerah.
"Jadi sisa uang sebesar Rp 28 triliun itu harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah untuk program tersebut dan itu tidak untuk satu atau dua tahun saja, tapi harus secara simultan. Karena infrastruktur transportasi ini sangat vital keberadaannya,"ulasnya.
Adapun untuk sektor pendidikan, kata Farial, dari alokasi dana Rp 28 triliun itu pemerintah diharapkan mampu membuat konsep pendidikan gratis secara menyeluruh. "Sekarang pendidikan gratis mungkin hanya uang pangkalnya saja, tapi bulanannya belum tentu. Kita harapkan semuanya gratis," imbuhnya.(ara/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua DPR bidang Kesejahteraan Rakyat, Taufik Kurniawan, mengingatkan pemerintah agar kebijakan pembatasan BBM bersubsidi bisa dibarengi
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Optimalisasi MCP untuk Kemajuan Sektor Maritim Nasional, BKI Gelar FGD
- Saham TLKM Anjlok, Telkom Butuh Penyegaran & Strategi Baru
- Startup Lokal Buktikan Keunggulan di Startup4Industry 2024
- Demi Keberlangsungan UMKM, Tarif PPh Seharusnya Diturunkan, Bukan Naik!
- Kunjungi Desa Tertinggal di Serang, Mendes PDT Yandri Susanto Mengaku Miris
- Meccaya Resmi Luncurkan 88 Acne Cream & Sarijel