BBM Transportasi Publik Masih Disubsidi

Untuk kapala nelayan, lanjut Olly, itupun dilihat dari kapasitas dan kecepatannya. Bila di atas 15 GT, kapal tersebut harus memakai BBM non subsidi.

"Pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk memberikan kuota BBM subsidi sebanyak 40 juta KL. Karenanya, penggunaannya harus tepat sasaran. Memang pemerintah harus ekstra kerja keras, namun kalau tidak dimulai tahun depan, kapan lagi. Masa' harus ditunda-tunda terus, sementara orang yang tidak layak justru keenakan menikmati subsidi pemerintah," terangnya. (esy/jpnn)