Bea Cukai Batam Sosialisasi Aturan Angkut Barang. Ekspor Impor
jpnn.com, BATAM - Bea Cukai Batam tetap aktif memberikan sosialisasi kepada pengguna jasa meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir.
Bekerja sama dengan Direktorat Teknis Kepabeanan, Bea Cukai Batam memberikan materi sosialisasi mengenai tata laksana Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 216/PMK.04/2019 tentang Angkut Terus atau Angkut Lanjut Barang Impor atau Barang Ekspor kepada 39 pengguna jasa yang berada di Batam.
Latar belakang diberlakukannya PMK No. 216 Tahun 2019 salah satunya adalah pengawasan melalui SKP dan otomasi layanan angkut lanjut dan angkut terus di Indonesia.
“TPS pusat distrbusi distribusi bisnis transit sudah berkembang sedemikian rupa seperti di Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai sehingga harapannya bisa menjadi seperti yang telah dilaksanakan di pelabuhan internasional seperti di Hongkong dan Singapura,” ujar Pudji Seswanto, pemateri dari Direktorat Teknis Kepabeanan.
Selain itu dijelaskan juga oleh Slamet Sukanto Kepala Seksi Administrasi Manifes Bea Cukai Batam bahwa PMK No. 216 Tahun 2019 tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Kawasan Bebas seperti Batam karena tata laksana impor di Kawasan Bebas diatur secara khusus dalam PMK No. 47 Tahun 2012 jo. PMK No. 42 Tahun 2020.
Dalam kesempatan tersebut juga dijelaskan mengenai pelaksanaan angkut lanjut dan angkut terus di kawasan FTZ. “Hal ini sebagai bentuk review terhadap pelaksanaan PMK No. 47 Tahun 2012 dan PP No. 10 Tahun 2012,” ungkap Slamet. (ikl/jpnn)
Bea Cukai Batam tetap aktif memberikan sosialisasi aturan angkut barang ekspor impor meskipun pandemi COVID-19 belum berakhir.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ini Wujud Komitmen Bea Cukai Tingkatkan Kualitas Layanan di Karimun dan Pasuruan
- Bea Cukai Batam Gagalkan Penyelundupan 3,195 Kg Sabu-Sabu Lewat Bandara Hang Nadim
- Bea Cukai Bekasi-Pengusaha AEO dan TPB Perkuat Sinergi, Dukung Perekonomian Nasional
- Bea Cukai dan BSI Buka Jalan Bagi UMKM Produsen Madu di Karimun Agar Bisa Ekspor
- Simak, Ini Aturan Baru Pelaksanaan Pembukuan dan Audit di Bidang Kepabeanan dan Cukai
- PMK Nomor 109/2024 Dorong Efisiensi Proyek Nasional, Berlaku Mulai 23 Januari 2025