Bea Cukai Berantas Peredaran Barang Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus meningkatkan perhatian terhadap peredaran barang-barang ilegal yang melanggar Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan berpotensi merugikan perekonomian Indonesia. Kerugian ekonomi yang timbul akibat peredaran barang-barang palsu tersebut mencapai lebih dari Rp 65 triliun.
Nilai tersebut didapat dari hasil survei yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan organisasi Masyarakat Indonesia Anti-Pemalsuan (MIAP) di tahun 2014.
“Sebagai bentuk keseriusan pemerintah, Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan terkait pengendalian impor dan ekspor barang yang diduga merupakan atau berasal dari hasil pelanggaran HAKI. Hal ini dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri serta menciptakan dalam menjalankan usaha bagi para pelaku usaha yang taat pada aturan perpajakan,” ujar Humas Bea Cukai, Robert M.
Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.04/2018, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai telah mengatur terkait Perekaman, Penegahan, Jaminan, Penangguhan Sementara, Monitoring, dan Evaluasi Dalam Rangka Pengendalian Impor atau Ekspor Barang yang Diduga Merupakan atau Berasal dari Hasil Pelanggaran HKI.
Mekanisme pengendalian atas impor atau ekspor barang yang diduga dari hasil pelanggaran HKI nantinya akan menggunakan skema Ex Officio Scheme di mana prosesnya didasarkan dari hasil perekaman pada sistem Perekaman Bea Cukai. Pemilik atau Pemegang Hak atas merek dan/ata hak cipta dapat mengajukan permohonan perekaman data HKI kepada Bea Cukai.
“Ketentuan terkait pengajuan permohonan perekaman data HKI dapat dilihat di PMK 40, selain mengatur hal tersebut, diatur juga beberapa hal di antaranya terkait penelitian yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai terhadap permohonan tersebut,” ungkap Robert.
Dengan telah ditetapkannya regulasi ini, diharapkan akan semakin memberikan kepastian hukum bagi para pemegang Merek dan Hak Cipta. Dengan demikian, potensi kerugian ekonomi yang terjadi akibat tidak terpenuhinya hak negara dalam hal pembayaran pajak dapat dihindarkan.(jpnn)
Pemerintah terus meningkatkan perhatian terhadap peredaran barang-barang ilegal yang melanggar HAKI dan berpotensi merugikan perekonomian Indonesia.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Penyelundupan 167 Bal Baju Bekas Asal Malaysia Digagalkan Berkat Sinergi Antarinstansi
- Bea Cukai Bali Ungkap Jaringan Narkotika Internasional di Bandara I Gusti Ngurah Rai
- Bea Cukai Perkuat Sinergi Pengawasan & Keamanan Berbagai Sektor
- Dukung Pertumbuhan Ekonomi, Bea Cukai Berikan Izin Kawasan Berikat ke Perusahaan Ini
- Belanja Online Makin Ramai Jelang Idulfitri, Waspada Penipuan Mengatasnamakan Bea Cukai
- Bea Cukai Siap Dukung Daya Saing Industri Lewat Kegiatan CVC di 2 Daerah Ini