Bea Cukai Bersama Pemda Maksimalkan Pemanfaatan DBHCHT 2022

"Sebanyak 10 persen dari anggaran tersebut kami optimalkan untuk kegiatan penegakan hukum di bidang cukai,'' ucap Hatta.
Contohnya, kegiatan koordinasi, pembentukan kawasan industri hasil tembakau (KIHT), sosialisasi ketentuan di bidang cukai, pengumpulan informasi, dan operasi pemberantasan barang kena cukai ilegal.
Dilaksanakan review kinerja pemda dalam pemanfaatan DBHCHT 2021, pemaparan konsep RKP tahun anggaran 2022 di bidang penegakan hukum, dan diskusi bersama terkait hasil pemaparan RKP serta masukan untuk kegiatan ke depan.
"Kami meninjau serta memberikan masukan terkait program tersebut,'' ungkapnya.
Hatta berharap berbagai kegiatan yang telah direncanakan dalam pemanfaatan DBHCHT dapat terlaksana dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
"Dalam bidang penegakan hukum, semoga berbagai upaya tersebut memberikan dampak nyata berupa pemberantasan rantai produksi, distribusi, dan penyebaran rokok ilegal," tandasnya. (mrk/jpnn)
Kantor pelayanan Bea Cukai berkoordinasi dengan pemda untuk memastikan kesesuaian program dan kegiatan pemanfaatan DBHCHT
Redaktur & Reporter : Tarmizi Hamdi
- Pacu Pemprov Kalteng Tingkatkan Realisasi APBD, Wamendagri Ribka: Ini PR untuk SKPD
- Wamendagri Ribka Tekankan Penyusunan RKPD Harus Mengacu Asta Cita Presiden Prabowo
- Ini Langkah Strategis Bea Cukai Memperkuat Peran UMKM dan IKM dalam Ekosistem Ekspor
- Bea Cukai Musnahkan Barang Tak Layak Edar Senilai Rp 563,8 Juta, Ada Makanan Hewan
- IKM Binaan Bea Cukai Bekasi Sukses Ekspor 4,7 Ton Komoditas Pertanian ke Jepang
- Bea Cukai Beri Izin Fasilitas TPB Berkala ke Perusahaan Pengalengan Ikan di Banyuwangi