Bea Cukai Fasilitasi Ekspor Perdana Komoditas Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) hidrografis dan deposit yang melimpah di sektor pertambangan maupun kelautan.
Pemanfaatan SDA dengan bijak dan penggalian potensi ekspor bisa membantu meningkatkan perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat.
Di masa pandemi, peningkatan kualitas dan kuantitas ekspor komoditas daerah dapat menyukseskan program pemulihan ekonomi nasional yang digagas pemerintah.
Untuk itu, kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lain untuk memfasilitasi investasi dan pelaksanaan ekspor komoditas daerah.
Sinergi ini terwujud di Kabupaten Morowali Utara dan Kabupaten Natuna dengan pelaksanaan ekspor perdana komoditas feronikel dan ikan kerapu hidup.
Kasubdit Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana, pada Senin (24/1) mengatakan, Bea Cukai Morowali dan Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara (Sulbagtara) berkomitmen menjaga iklim investasi pertambangan nikel dengan memberikan fasilitas fiskal.
Salah satu fasilitas fiskal, kawasan berikat, diberikan kepada PT Gunbuster Nickel Industry (GNI).
"Beragam manfaat telah dirasakan perusahaan dan daerah setempat seperti meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk hasil pengolahan PT GNI di pasar global, cash flow perusahaan terjamin,"' ucap Hatta.
kantor pelayanan Bea Cukai di berbagai daerah bersinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lain untuk memfasilitasi investasi dan pelaksanaan ekspor komoditas daerah
- BKC Ilegal Hasil Penindakan di 2024 Dimusnahkan Bea Cukai Sangatta, Sebegini Nilainya
- Ini Upaya Bea Cukai Memperkuat Eksistensi Komoditas Unggulan Sulut di Pasar Global
- Gandeng 900 Petani, UMKM Binaan Pertamina NanasQu Tembus Pasar Ekspor
- Bea Cukai Berikan Izin Kawasan Berikat ke Perusahaan Asal Semarang Ini
- Manfaatkan Fasilitas KITE, Perusahaan Ini Ekspor Ribuan Jaket & Celana ke Jepang
- Bertemu Menkeu AS, Menko Airlangga Bahas Tarif Resiprokal hingga Aksesi OECD