Bea Cukai Kalbagsel Aktif dalam Bincang Transformasi Eselon I di Kalselteng

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Kalimantan Bagian Selatan, HB. Wicaksono membuka acara bincang transformasi dengan Tema Penerimaan dan Dialog Penguatan Kebangsaan yang digelar oleh satuan kerja Kementerian Keuangan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah, pada Kamis (22/08) di Kantow Wilayah Ditjen Pajak Kalselteng.

BACA JUGA : MenPAN-RB: PNS Akan Lebih Bahagia Hidup di Ibu Kota Baru

Acara tersebut diadakan guna meningkatkan awareness pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dalam mengimplementasikan fase kelima Inisiatif Strategis Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (IS RBTK), yaitu fase transformasi digital.

“Dalam fase transformasi digital, hal yang perlu dikedepankan adalah integrasi proses bisnis serta simplifikasi prosedur melalui pemanfaatan teknologi informasi, baik terkait dengan proses penerimaan dan belanja negara, pelaksanaan tugas dan fungsi, sampai dengan proses peningkatan kualitas SDM melalui e-learning. Hal yang dikehendaki adalah bahwa antar unit eselon I di lingkungan Kemenkeu harus saling bekerja sama, bukan sama-sama bekerja,” ujar Wicaksono.

BACA JUGA : Yakin Pemindahan Ibu Kota Tuntas sebelum Masa Jabatan Jokowi Berakhir

Bincang Transformasi di Banjarmasin kali ini terdiri dari tiga sesi materi, yaitu pengenalan Transformasi Digital, diskusi panel pelaksanaan joint program penerimaan, serta dialog penguatan kebangsaan.

Pada sesi pertama, Adelina Sirait selaku Chief Reporting Officer Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Pusat (TRBTKP) menyampaikan beberapa IS RBTK yang mendukung Transformasi Digital, lima di antaranya yaitu Modern E-Learning sebagai alat utama dalam pengembangan SDM; Manajemen Pengelolaan Akun atas Penerimaan Negara yang Terintegrasi atau URAM (Unified Revenue Account Management); Joint Program Optimalisasi Penerimaan; Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran; dan Penyediaan Data Transaksi Pemerintah Daerah untuk Mendukung Perumusan Kebijakan Fiskal.