Bea Cukai Kontinu Menindak dan Memusnahkan Peredaran Rokok Ilegal

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan terhadap peredaran rokok dan minuman keras ilegal. Hal ini sejalan dengan Program Penertiban Impor, Cukai, dan Ekspor yang telah digalakkan Bea Cukai guna memberantas peredaran barang-barang ilegal dan menciptakan industri dan perekonomian yang bersih. Berbagai penindakan dan pemusnahan secara kontinu terus dilakukan guna mewujudkannya.

Seperti yang dilakukan oleh Bea Cukai Malang dalam dua hari berturut-turut, yaitu pada hari Rabu (24/4) dan Kamis (25/4) petugas Bea Cukai Malang berhasil melakukan dua kali penindakan di tempat yang berbeda. Sebanyak 1,7 juta batang rokok ilegal berhasil diamankan dalam dua penindakan tersebut.

BACA JUGA: Bea Cukai Ngurah Rai Gagalkan Pengiriman Narkoba dari Jerman

Kepala Kantor Bea Cukai Malang, Rudy Hery Kurniawan mengungkapkan penindakan tersebut menambah daftar aksi yang telah dilakukan Bea Cukai Malang.

“Di Tahun 2019 ini, kami telah berhasil melakukan penindakan terhadap rokok ilegal kurang lebih sebanyak 7.636.308 batang. Kami tidak akan berhenti sampai di situ, karena kami ingin mewujudkan Malang Raya yang bebas dari peredaran rokok ilegal,” ujar Rudy.

Sejalan dengan apa yang dilakukan Bea Cukai Malang, Bea Cukai Kudus juga telah melakukan penindakan terhadap sebuah mobil penumpang di wilayah Kabupaten Jepara pada Rabu (24/4).

Kepala Kantor Bea Cukai Kudus, Imam Prayitno mengungkapkan bahwa dari penindakan yang dilakukan berawal dari informasi adanya pengiriman rokok ilegal yang diangkut dalam sebuah mobil.

“Tim melakukan operasi tertutup di jalan yang menghubungkan Kudus - Jepara. Pada pukul 17.45 WIB tim mendapati sarana pengangkut dengan ciri-ciri sebagaimana informasi tersebut ditinggalkan di pinggir jalan di desa Kedungdowo, Kudus. Dari penindakan tersebut petugas berhasil mengamankan rokok tanpa pita cukai sebanyak 138.800 batang dengan total perkiraan nilai barang sebesar Rp 99.242.000. Dari penindakan ini Bea Cukai berhasil selamatkan potensi kerugian negara sebesar Rp 65.733.438,” ungkap Imam.