Bea Cukai Pastikan Dana Ini Digunakan Tepat Sasaran

Penggunaan DBHCHT juga menjadi salah satu sumber pendanaan dalam mendukung bidang kesehatan, khususnya melalui kegiatan pelayanan kesehatan dan upaya penanganan pandemi Covid-19.
“Porsi penggunaan DBHCHT untuk kesehatan dari tahun 2018 hingga 2021 terus mengalami peningkatan. Penggunaan untuk penyediaan sarana/prasarana fasilitas kesehatan merupakan penggunaan yang paling dominan dalam pendanaan DBH CHT di bidang kesehatan,” tambahnya.
Peran DBHCHT di bidang kesehatan juga terwujud dalam penyediaan sanitasi, pengelolaan limbah dan air bersih, pembayaran iuran jaminan kesehatan penduduk, vaksinasi dan imunisasi, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di bawah lima tahun (balita), serta penanganan penyakit paru dan saluran pernapasan.
Di bidang penegakan hukum, menurut Hatta, Bea Cukai memiliki langkah strategis yang secara kontinu terus digalakkan.
Misalnya, meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah (pemda), melakukan sosialisasi ketentuan cukai secara masif, dan melaksanakan operasi penindakan bersama aparat penegak hukum lainnya.
Selain itu, memaksimalkan pengumpulan informasi perihal peredaran barang kena cukai serta memfasilitasi pengurusan perizinan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) sesuai kewenangan.
Hatta menegaskan pihaknya terus berupaya menjalin koordinasi dengan Pemda dan instansi terkait lainnya untuk optimalisasi pemanfaatan DBHCHT.
Koordinasi tersebut dibutuhkan untuk menjaga anggaran DBHCHT dikelola secara efektif, tepat guna, dan tepat sasaran.
Bea Cukai memastikan pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tepat sasaran
- Pemkot Denpasar Dinilai Berkinerja Tinggi dalam Pemerintahan Daerah
- BKC Ilegal Hasil Penindakan di 2024 Dimusnahkan Bea Cukai Sangatta, Sebegini Nilainya
- Ini Upaya Bea Cukai Memperkuat Eksistensi Komoditas Unggulan Sulut di Pasar Global
- Bea Cukai Berikan Izin Kawasan Berikat ke Perusahaan Asal Semarang Ini
- Manfaatkan Fasilitas KITE, Perusahaan Ini Ekspor Ribuan Jaket & Celana ke Jepang
- Pemda Ogah Usulkan Pengangkatan PPPK Paruh Waktu, BKN Pastikan NIP Tidak Diterbitkan