Bea Cukai-PT Pos Indonesia Terapkan Simplifikasi TPS, Ini Tujuannya
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cuka mendukung langkah PT Pos Indonesia melakukan inovasi untuk melakukan simplifikasi Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
Hal itu untuk meningkatkan kinerja sistem logistik nasional dan memperbaiki iklim investasi, perlu adanya keselarasan ketentuan mengenai Kawasan Pabean dan penerapan Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE).
Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Hatta Wardhana pihaknya akan terus memberikan asistensi sebagai upaya perbaikan manajemen pengelolaan barang pada kantor tukar yang dikelola.
“Melalui simplifikasi yang dilakukan PT Pos Indonesia, diharapkan mampu mempercepat proses clearance barang kiriman oleh Bea Cukai,” kata dia.
Simplifikasi TPS merupakan upaya kolaboratif antara Bea Cukai dan PT Pos Indonesia untuk mempercepat alur barang mulai dari kedatangan hingga pengeluaran barang.
Per 31 Mei 2022, implementasi simplifikasi sudah berjalan di kantor tukar PT Pos Indonesia yang tersebar di 13 wilayah yaitu Aceh, Palembang, Bandar Lampung, Bandung, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Makassar, Manado, Sorong, Jayapura, dan MPC Jakarta.
Salah satu lokasi TPS hasil simplifikasi adalah TPS PT Pos Indonesia SPP Jakarta, yang menangani 80 persen dari total jumlah proses barang kiriman asal luar negeri.
Bea Cuka mendukung langkah PT Pos Indonesia melakukan inovasi untuk melakukan simplifikasi Tempat Penimbunan Sementara (TPS).
- Bea Cukai Tinjau Langsung Proses Bisnis Perusahaan Ini
- Bea Cukai Tinjau Perusahaan Penerima Izin Kawasan Berikat di Probolinggo, Ini Tujuannya
- Bea Cukai-BNN Gagalkan Penyelundupan 19,8 Kg Sabu-Sabu di Teluk Palu, 3 Orang Diamankan
- Bea Cukai Parepare Musnahkan Jutaan Barang Ilegal, Nilainya Fantastis
- Gandeng Satpol PP, Bea Cukai Bogor Gelar Sosialisasi BKC Ilegal, Ini Tujuannya
- Bea Cukai Cegah Peredaran Rokok Ilegal di Jabar Lewat Langkah Kolaboratif dengan Pemda