Bea Ekspor CPO Dianggap Rugikan Petani

JAKARTA - Penerapan Bea Keluar (BK) hingga 25 persen yang digunakan dalam ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) dinilai sangat merugikan petani Indonesia. Karenanya, Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) meminta Presiden Susilo Bamang Yudhoyono (SBY) diminta memberi solusi bagi petani sawat agar tidak dirugikan dengan penerapan bea ekspor.

"Semua asosiasi harus bergabung dan duduk bersama membahas ini, lalu membuat political statements. Kemudian menemui dan menyampaikannya kepada Presiden RI SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Red)," kata Sekjen Apkasindo Asmar Arsyad usai menjadi nara sumber dalam seminar bertajuk Petani Tercekik Bea Keluar (BK) yang digelar di ruang Bima Hotel Bidakara, Kamis (28/7) siang.

Menurutnya, harus ada solusi dari pemerintah agar petani tak dirugikan atas kebijakan penerapan BK. "Kalau tidak ada jalan keluarnya atau begini-begini saja, maka petani akan bangkrut," tandasnya.

Dia menjelaskan, pendapatan dari BK CPO yang disetorkan setiap bulannya ke negara mencapai Rp350 milia. Namun dari pemasukan itu, pemerintah justru tak mengembalikannya untuk perbaikan infrastruktur, promosi minyak sawit, serta penelitian dan pengembangan produksi minyak sawit di Indonesia.