Bea Keluar Ancam Petani Karet

PADANG--Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Sumbar menolak rencana kebijakan Kementerian Perindustrian RI yang akan memberlakukan Bea Keluar (BK) atas hasil industri pengolahan karet yang akan diekspor, pada tahun ini. Sekretaris Gapkindo Sumbar, Zarfian menyatakan, jika BK diterapkan, akan berdampak negatif terhadap petani karet, serta dapat melemahkan daya saing karet Indonesia di pasar dunia.

“Padahal tanpa BK itu sendiri, Indonesia yang merupakan pemasok karet terbesar kedua di dunia setelah Thailand, semakin mendapat saingan ketat dari beberapa negara lainnya, seperti Vietnam dan Filipina,” ujarnya saat jumpa pers di Restoran Nelayan, akhir pekan lalu. Turut hadir, pengusaha industri karet olahan Sumbar, Hendry Prasetia.

Zarfian menjelaskan, adanya BK akan membuat ongkos produksi meningkat. Dengan demikian, pengusaha harus menaikkan harga jualnya. Namun di sisi lain, harga di pasar dunia tidak ditentukan oleh pengusaha. Tapi ditentukan oleh tiga faktor. Yakni pertumbuhan ekonomi, harga minyak dunia, dan besar kecilnya pasokan karet.

“Pengusaha industri pengolahan karet tentu tidak mau rugi dan kalah bersaing di pasar dunia. Nah, akibatnya yang terkena imbas dari kebijakan BK tersebut, adalah petani. BK tentu saja akan dibebankan kepada harga jual karet dari petani ke perusahaan pengolah karet,” terangnya.