Bea Keluar Ancam Petani Karet

Imbas lanjutannya, sambung Zarfian, pendapatan petani akan berkurang, sehingga petani bisa tidak bergairah lagi dalam bertani karet. Lambat laun industri karet di Indonesia bisa mati. Dengan alasan itu pula, dia menilai, bahwa pemerintah memiliki persepsi yang salah jika BK karet diberlakukan.

Pemerintah berpendapat, jika BK diberlakukan, ekspor karet akan bisa dikurangi. Dengan demikian, industri barang jadi yang bahan bakunya dari karet (industri hilir), akan lebih berkembang di Indonesia. Kemudian, dengan adanya BK, sebagai pemasok karet terbesar kedua di dunia, Indonesia bisa mengatrol harga karet dunia. Karena ada persepsi BK akan dapat menghambat laju eskpor karet, sehingga pasokan karet dunia jadi berkurang.

“Dari data yang saya miliki, pertumbuhan industri hilir yang menggunakan bahan baku karet di Indonesia, sangat kecil. Hingga kini industri hilir dalam negeri hanya mengkonsumsi 15 persen dari total produksi karet olahan di Indonesia yang jumlah rata-ratanya pertahun adalah 3 juta ton. Selebihnya dikonsumsi pasar dunia,” ungkap Zarfian.

Terpisah, Ketua Serikat Petani Indonesi (SPI) Sumbar, Sukardi Bendang berpendapat, persoalan kebijakan BK adalah sebuah perdebatan yang telah berlangsung lama antara pemerintah dan pengusaha. Di satu sisi, pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara, mengembangkan industri hilir domestik, dan ingin berperan dalam mengatrol harga dunia.

Di sisi lain, pengusaha menolak karena dengan kondisi tata niaga karet di Indonesia dan dunia saat ini, pengusaha berada pada posisi yang terjepit. Kemudian, mau tidak mau, petanilah yang akan mendapat imbas negatif paling besar.