Bebas Kampanye di Medsos, Akun Harus Didaftarkan
jpnn.com - BEKASI - Menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 Kabupaten Bekasi pada 28 Oktober hingga 11 Februari, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan aturan main berikut sanksi.
Salah satunya yakni jadwal kampanye. Di mana masing-masing Paslon dilarang berkampanye di luar jadwal yang telah disepakati.
Namun, aturan tersebut tidak berlaku pada media sosial (medsos).
Ketua Panwaslu Kabupaten Bekasi Akbar Khadafi mengatakan, pihaknya bakal mengawasi akun media sosial Paslon, tim kampanye dan relawan yang didaftarkan ke KPU.
“Kami hanya mengawasi akun media sosial yang didaftarkan,” kata Akbar sambil menegaskan pihaknya mengawasi potensi kampanye hitam dari akun medsos paslon.
Namun, jika tidak berhati-hati medsos justru bisa menjadi bumerang bagi paslon.
“Jika ada akun yang tidak terdaftar dan melakukan black campaign (kampanye hitam,red), maka hal itu dianggap sebagai cyber crime dan dikenakan UU ITE,” tutur Akbar.
Adapun kampanye hitam yang dimaksud seperti, menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut, atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon, sekelompok orang, partai politik, pendukung seorang calon terhadap lawan mereka.
BEKASI - Menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 Kabupaten Bekasi pada 28 Oktober hingga 11 Februari, Komisi Pemilihan Umum
- Hasto Masih Melaksanakan Tugas Kesekjenan Sebelum KPK Mengumumkan Status Tersangka
- Soal PPN 12 Persen, Saleh PAN: Jangan Saling Menyalahkan
- Sejalan dengan Gerindra, Gemura Dukung Kenaikan PPN 12%
- Rustini Muhaimin Membantu Korban Kebakaran Kemayoran
- Gubernur Jabar Terpilih Dedi Tak Akan Bentuk Tim Transisi Jelang Kepemimpinannya
- Said PDIP Dukung Pemberlakuan PPN 12 Persen Demi Bantu Program Kerakyatan