Bebas Visa Harus Menguntungkan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia harus dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar Indonesia mampu berhubungan baik dengan negara-negara maju dan lebih selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa ke beberapa negara.
Hal tersebut disampaikan Hanafi Rais saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu, Dirjen Imigrasi Kemenkumham, Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpar, Senin (17/4/2017).
Hanafi Rais dalam kesempatan tersebut mengharapkan agar bebas visa dapat diberikan kepada negara yang pendapatan per kapita yang tinggi agar ketika berinvestasi di Indonesia bisa dilakukan dengan jumlah besar.
“Jadi yang diberikan bebas visa itu yang income per kapitanya tinggi. Jadi ketika investor tertarik dengan Indonesia, tanpa disuruh saja maka spendingnya juga tinggi,” tutur Hanafi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.
Politikus PAN itu juga menegaskan bahwa kebijakan bebas visa juga sebaiknya mempertimbangkan indeks pembangunan manusia di masing-masing negara. Sehingga ketika warga asing datang ke Indonesia tidak memberikan beban bagi Indonesia.
“Saya pikir juga yang punya indeks human development bagus. Jadi ketika warga asing datang ke sini tidak membuat kejahatan transnasional, cyber crime, narkoba, ada yang buka jasa asusila. Sehingga kebijakan bebas visa tidak melimpahkan limbah sehingga Indonesia tidak mendapatkan benefit apa-apa,” tutur Hanafi.
Hanafi juga menuturkan bahwa pemerintah perlu untuk selektif dalam memberikan kebijakan bebas visa agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi Indonesia, bukan justru menghambat pembangunan di Indonesia. “Saya kira perlu lebih selektif untuk negara mana saja terkait bebas visa ini,” tutupnya.(adv/jpnn)
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Hanafi Rais menegaskan kebijakan bebas visa yang berlaku di Indonesia harus dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia.
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Hakim Tersangka Suap Sembunyikan Rp 5,5 Miliar di Kolong Kasur, MA Kena Sentil
- BPOM-BPJPH Temukan 9 Pangan Olahan Mengandung Babi, Ade Rezki Dorong Kolaborasi Pengawasan
- AS Kritik QRIS-GPN, Marwan Demokrat Minta Pemerintah Berdiri Tegak pada Kedaulatan Digital
- MA Rombak Posisi Hakim, Pimpinan DPR Singgung Pengawasan yang Perlu Ditingkatkan
- Fraksi PKB Berharap MK Tolak Gugatan Terkait PAW Anggota DPR
- Konon, ASN yang Mau Pindah ke IKN Bakal Terima Tunjangan Khusus