Beber Kiprah, JK Tak Langgar Etika Pemerintah

JAKARTA - Tudingan pelanggaran etika pemerintahan yang dialamatkan kepada capres Jusuf Kalla (JK) karena membeberkan peran strategisnya selama berkiprah di pemerintahan dinilai salah alamat. Sebaliknya, sosok JK dianggap sebagai sosok yang kerap berani mengambil resiko sehingga kadang terkesan berada di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini ditegaskan pakar ilmu pemerintahan Mas'ud Said saat dihubungi di Jakarta, Minggu (21/6). Menurut Mas'ud, kampanye politik pemilihan presiden terpisah dengan konteks pemerintahan. Konteks politik itu untuk meyakinkan masyarakat agar tergerak memilih yang bersangkutan. "Apalagi, jika apa yang dijelaskan JK memang benar-benar dilakukan. Tidak ada yang dilanggar. Justru sepanjang yang disampaikan adalah fakta, nilai demokrasinya tinggi," kata Mas'ud.

Mas'ud mencontohkan soal terbukanya mata publik saat ini tentang tokoh di balik perdamaian Aceh. JK memang menjadi tokoh utama di balik perdamaian itu karena berani menjadi mediator di meja perundingan. Tidak hanya itu, JK juga diserang dengan isu konflik kepentingan antara bisnis dan pemerintahan.

Mas'ud menilai serangan ini tidak berdasar. Alasannya, JK memang berlatar belakang pengusaha. Hal itu, lanjut Mas'ud, tidak mungkin diubah. "Tapi belum ada bukti JK melakukan pelanggaran yang mengarah pada apa yang ditudingkan itu," belanya.