Beberapa PNS Sudah Dipantau

jpnn.com, NUNUKAN - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Kalimantan Utara, Hariadi meminta para pegawai negeri sipil (PNS) tidak terlibat politik praktis pada Pemilu 2019.
Dia mengatakan, pihaknya sudah mendeteksi beberapa PNS yang bermain politik praktis.
“Ada beberapa ASN yang telah kami pantau. Namun, tak dapat disebutkan identitasnya,” kata Hariadi sebagaimana dilansir laman Prokal, Kamis (26/7).
Dia menambahkan, PNS harus bersikap netral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) nomor 5/2014 tentang ASN.
Etika dan netralitas ASN juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 42/2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik ASN.
Menurut Hariadi, PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap partai politik dan tidak boleh memasang spanduk atau baliho yang mempromosikan orang lain sebagai calon anggota legislatif.
Selain itu, PNS juga dilarang mengunggah, menanggapi, atau menyebarluaskan gambar maupun foto calon anggota legislatif.
Begitu pula untuk foto bersama dengan mengikuti simbol tangan atau gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.
Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nunukan, Kalimantan Utara, Hariadi meminta para pegawai negeri sipil (PNS) tak terlibat politik praktis pada Pemilu 2019
- Poin-poin Perubahan dalam Revisi UU ASN, Seluruh PNS & PPPK Wajib Tahu
- Guru Sekolah Rakyat dari PNS & PPPK, Diusulkan Kepala Daerah
- Ketahuilah, Ada Syarat Baru Perpanjangan Kontrak PPPK
- Kepala BKN: Terima Kasih PNS dan PPPK Nakes, Dishub, Lapas
- MenPAN-RB: PNS dan PPPK Bolos Kerja Hari Ini Siap-Siap Saja
- Dominggus Minta Semua OPD Papua Barat Setop Merekut Honorer Baru