Beberapa Pos Anggaran Disorot Dewan

Sementara itu, Fraksi Golkar menyoal pula pelayanan BPJS di rumah sakit. Terutama menyangkut ketersediaan obat-obatan yang sering habis.

Padahal jika perencanaan rumah sakit memadai, maka tidak ada alasan stok obat habis. “Akhirnya merekomendasikan pasien untuk beli obat di apotek luar yang bukan merupakan tanggungjawab BPJS Kesehatan,” kata Ketua Fraksi Golkar Saw Tresna Septiani SH.

Kepada BPJS Cabang Kuningan, dirinya mengimbau agar memasang spanduk di depan pintu masuk rumah sakit. Spanduk tersebut ditujukan kepada seluruh peserta BPJS.

“Bahkan BPJS kesehatan juga di dalamnya mendapat obat gratis karena sejatinya pelayanan dan fasilitas BPJS itu bukan semata pelayanan dan konsultasi kesehatan saja melainkan setiap obat yang telah diresepkan dokter juga ditanggung BPJS,” paparnya.

Sementara, Fraksi PKB mendorong peningkatan dana keagamaan. Contoh anggaran untuk MD (Madrasah Diniyah) yang semula Rp2 miliar, minta dinaikkan menjadi Rp3 miliar. Ini seiring dengan semakin bertambahnya MD di tiap desa/kelurahan se-Kabupaten Kuningan.

“Untuk TPA/TKA pun kami meminta agar ditambah dari Rp500 juta menjadi Rp1 miliar. Ini karena masih banyak TPA/TKA yang belum mendapat perhatian pemerintah,” ungkap H Ujang Kosasih selaku ketua fraksi.

Bantuan sarana dan prasarana agama, pagu anggarannya minta ditambah.selain penambahan CPCL (calon penerima calon lokasi).

Ujang juga meminta agar perhatian terhadap pondok pesantren lebih diberikaaan. Itu bisa berupa bantuan modal, bantuan ternak atau bantuan lain sesuai sikon.