Beda dengan Brigjen Hendra & Agus Nurpatria, AKBP Arif Rachman Tempuh Langkah Ini
jpnn.com, JAKARTA SELATAN - AKBP Arif Rachman Arifin selaku terdakwa kasus obstruction of justice atau merintangi penyidikan kematian Brigadir J mengajukan nota keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (JPU).
Nota keberatan AKBP Arif bakal disampaikan dalam persidangan pada Jumat (28/10) pekan depan.
"Mengingat ada beberapa hal yang perlu disampaikan, untuk itu kami mohon waktu dua minggu untuk eksepsi," kata kuasa hukum Arif, Junaedi Saibih di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (19/10).
Ketua Majelis Hakim Ahmad Suhel pun mengabulkan permintaan tersebut dan memberi waktu kepada kuasa hukum Arif untuk menyusun eksepsi atas dakwaan JPU.
"Baik, untuk eksepsi kami akan berikan waktu sesuai dengan yang saudara minta. Nanit kami tentukan di Jumat 28 Oktober 2022. Silakan pergunakan untuk menyusun eksepsi," kata Hakim Ahmad Suhel.
Langkah Arif itu berbeda dengan dua terdakwa lain dalam perkara perintangan kematian Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J yang lebih dahulu disidang.
Dua terdakwa itu ialah eks Karopaminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan dan eks Kaden A Biro Paminal Divisi Propam Polri Kombes Agus Nurpatria yang memilih tidak mengajukan eksepsi.
Kuasa hukum Agus dan Hendra, Henry Yosodiningrat mengatakan pihaknya tidak mengajukan nota keberatan karena dakwaan JPU sudah memenuhi syarat formal dan materiel.
AKBP Arif Rachman Arifin selaku terdakwa perintangan penyidikan kematian Brigadir J menempuh langkah berbeda dengan Brigjen Hendra Kurniawan & Agus Nurpatria.
- JPU Tanggapi Eksepsi Guru Supriyani: Kenapa Enggak Kemarin Saja!
- PN Jaksel Tolak Eksepsi Kasus Dugaan Sumpah Palsu, Terdakwa Merespons Begini
- Begini Ulah TT Merintangi Penyidikan Rasuah Tata Niaga Timah, Ada Uang Sebegini di Gudang
- Jokowi Diduga Halangi Penyidikan, Usman Hamid Dorong DPR Memulai Proses Pemakzulan
- PBHI Minta DPR Lakukan Impeachment Terhadap Jokowi, Ini Alasannya
- YLBHI Harap Ada Penyelidikan di Balik Isu Jokowi Intervensi Kasus Korupsi E-KTP