Bedah Fakta Formula E Versi Pemprov DKI, Politikus PDIP Berkali-Kali Pakai Kata Bohong

jpnn.com, JAKARTA - Selebaran informasi yang diunggah Pemprov DKI Jakarta melalui situs ppid.jakarta.go.id berjudul "Katanya vs Faktanya Formula E" rupanya tidak mampu membendung polemik di DPRD DKI Jakarta.

Fraksi PDI Perjuangan sebagai pencetus hak interpelasi menilai selebaran tersebut bohong.

"Yang bertanya dia apa, dia yang menjawab. Yang bertanya siapa, yang memberikan faktanya siapa? Itu kebohongan publik, Hoax, dia yang bertanya, dia yang jawab," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Pandapotan Sinaga di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (4/10).

Pandpotan menilai penjelasan 12 fakta formula E yang berlabelkan Diskominfotik dengan judul 'Katanya vs Faktanya Formula E' tersebut sangat tidak dapat dipertanggung jawabkan. Mengingat, tidak ada nama dan  pejabat yang menanda tanganinya.

"Apa bisa yang seperti itu dipertanggungjawabkan? Saya pikir ya ngarang-ngarang saja, hanya ingin membohongi publik," protesnya.

Pandapotan mencontohkan salah satu yang disebut faktanya tidak menghabiskan biaya lebih dari Rp 560 miliar. Padahal, commitment fee yang dibayarkan itu diambil dari anggaran daerah setiap tahunnya dengan akumulasi selama lima tahun itu mencapai Rp 2,4 triliun.

Selain itu, kata Padapotan, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan Penyertaan Modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta Propertindo (Jakpro) yang ditunjuk menyelenggarakan perhelatan balapan mobil listrik itu.

"Rp 560 miliar yang katanya dibayar pada 2019 itu bohong, itu dianggarkan pada perubahan anggaran 2019 dan APBD murni 2020. Trus katanya sistem b to b yang dilakukan Jakpro, mana bisa PMD dikasih lalu Jakpro gunakan b to b," tegasnya.