Begini Arahan Bamsoet saat PAW Anggota MPR, Singgung PPHN dan UUD

Bamsoet menilai masih terlalu prematur dan terburu-buru untuk disikapi karena mekanismenya masih memerlukan beberapa tahapan yang harus dilalui sebelum diambil keputusan sesuai dengan keputusan Rapat Gabungan.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini menerangkan upaya menghadirkan PPHN tanpa melalui perubahan konstitusi diharapkan menghapus kecurigaan masyarakat soal perubahan konstitusi dan Undang-Undang Dasar (UUD)

Misalnya, perpanjangan masa jabatan kepresidenan maupun penambahan masa periodisasi jabatan presiden. 

Wakil ketua umum Pemuda Pancasila ini menambahkan PPHN memberikan jaminan kesinambungan pembangunan. 

Tidak hanya antarperiode pemerintahan kepresidenan, hadirnya PPPH menjamin keselarasan dan konsistensi pembangunan antara pusat dan daerah.

"Karena siapa pun yang menjadi presiden-wakil presiden maupun kepala daerah dari mulai gubernur, bupati/walikota, akan terikat dengan PPHN. Mengingat dalam proses politik lima tahunan Pemilu maupun pilkada setiap calon presiden maupun calon kepala daerah, terikat dengan PPHN dalam menyusun visi dan misinya," tandas Bamsoet. (mrk/jpnn)