Begini Aturan Pelaksanaan Ibadah Bagi Tahanan KPK
jpnn.com - JAKARTA - Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengakui adanya pembatasan bagi tahanan dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Namun, pembatasan itu tidak sampai menghalangi tahanan melakukan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing.
Ruki menjelaskan, tata cara mengenai pelaksanaan ibadah bagi tahanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas Dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan alias PP Rutan. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perawatan Tahanan Pada Rumah Tahanan KPK.
"Substansinya tahanan bisa mengikuti kegiatan rohani menurut agama dan kepercayaannya masing-masing," ucap Ruki di KPK, Selasa (23/6).
Pasal 11 ayat 2 PP Rutan mengatur bahwa pelaksanaan ibadah di rutan atau lapas dilaksanakan di kamar sel masing-masing tahanan. Sementara, di pasal 3 disebutkan, dalam keadaan tertentu bisa dilakukan ibadah bersama-sama seperti kebaktian, salat jumat, tarawih dan ibadah hari raya masing-masing.
Dalam penerapannya, lanjut Ruki, tahanan KPK bisa melaksanakan salat dzuhur, ashar, maghrib dan Jumat bersama-sama. Sementara, untuk salat isya dilakukan di sel masing-masing.
"Untuk salat subuh di lorong sel secara bersama-bersama," tutur pensiunan polisi itu.
Khusus selama bulan Ramadan, tambah Ruki, tahanan bisa menggunakan musala rutan untuk salat tarawih berjamaah. Namun, waktu yang diberikan kepada mereka hanya 40 menit. Hal ini dikarenakan beberapa alasan terkait keamanan. (dil/jpnn)
JAKARTA - Plt Ketua KPK Taufiequrachman Ruki mengakui adanya pembatasan bagi tahanan dalam melaksanakan kegiatan ibadah. Namun, pembatasan itu tidak
- Menko Polkam Minta Masyarakat Tak Khawatir dengan Kenaikan PPN 12 Persen
- Kinerja Polri 2024 di Bawah Jenderal Listyo Sigit Presisi, Menuju Indonesia Emas di Tengah Netizen Cemas
- Kapolda Papua: 27 Anggota KKB Tewas Selama 2024
- Bencana di Sukabumi Pengaruhi Jumlah Wisatawan Saat Nataru
- Anggap Muslim di Indonesia Paling Beruntung, Kepala BPIP Sebut Setiap WNI Terlahir jadi Capres
- Kecam Survey OCCRP yang Serang Jokowi, Golkar Singgung PDI Perjuangan