Begini Cara Bea Cukai Cegah Peredaran Narkotika di Indonesia

Dengan rincian, 840.082 gram NPP non-organik berupa serbuk, cairan, atau kristal; 166.125 butir NPP non-organik dalam bentuk tablet/pil; dan 1.981.868 gram NPP organik berupa ganja, daun khat, dan sebagainya.

Dari seluruh kasus narkotika yang ditindak Bea Cukai hingga pertengahan tahun 2024 tersebut, terdapat 4.762.907 jiwa yang terselamatkan, dengan potensi penghematan keuangan negara yang terselamatkan akibat dari biaya rehabilitasi penyalah guna narkotika sebesar sekitar 7,615 triliun rupiah. 

Angka di atas pun diproyeksi akan terus meningkat. Mengingat, di tahun sebelumnya, yakni sepanjang tahun 2023, Bea Cukai dapat menindak 956 kasus narkotika dengan barang bukti sebanyak 5.977.587,39 gram dan 77.000 batang ganja.

Jiwa yang terselamatkan pun mencapai 18.031.562, dengan potensi penghematan keuangan negara yang terselamatkan akibat dari biaya rehabilitasi penyalah guna narkotika sebesar sekitar 16,190 triliun rupiah. 

Dikatakan Encep, kejahatan NPP termasuk dalam golongan extraordinary crime atau kejahatan luar biasa, karena jaringan peredarannya sangat luas dan dilakukan secara terorganisasi serta sistematis. Untuk menanggulangi hal ini, Bea Cukai tentunya tidak dapat berjuang sendiri.

"Upaya kolaboratif perlu dilakukan. Karena itu, kami juga mengandalkan pengawasan ekstra secara sinergi oleh segenap aparat penegak hukum di Indonesia," ujarnya.

Ditambah, dengan adanya amanat pada Inpres 2 Tahun 2020, Bea Cukai semakin dapat berperan aktif untuk mendukung aparat penegak hukum lain dalam menjalankan fungsi pemberantasan narkotika.

"Karena tanpa adanya kerja sama antarlembaga, maka upaya penegakan hukum yang dilakukan akan semakin sulit dan dapat meningkatkan potensi kejahatan NPP di wilayah Indonesia. Untuk itu, perlu adanya pendampingan dan dukungan seperti pengelolaan data/informasi, sosialisasi dan pembekalan, dukungan personel dan sarana prasarana, pencegahan pelanggaran hukum, serta kegiatan lain yang disepakati antara para aparat penegak hukum," tambahnya.