Begini Cara Korsel Membantu Pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Melalui nota kesepahaman (MoU) kerja sama teknis yang ditandatangani dalam pertemuan bilateral Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Presiden RI Joko Widodo di Busan, November lalu, negara itu mengukuhkan kesiapan untuk membantu pembangunan ibu kota baru RI yang akan berlokasi di Kalimantan Timur.

Dalam pertemuan bilateral yang diselenggarakan di sela-sela KTT ASEAN-Korea Selatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar pengusaha Korea Selatan ikut berinvestasi di ibu kota baru RI.

“Dengan adanya penandatanganan MoU antara kedua pemerintah, Korea berencana menyediakan berbagai informasi dan pengalaman untuk ibu kota yang berkonsep kota pintar, hijau, inklusif, dan berkelanjutan,” kata Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia Kim Chang-beom dalam taklimat media di Jakarta, Selasa (14/1).

Korea Selatan adalah negara yang memiliki pengalaman serupa terkait pemindahan ibu kota negara. Namun, alih-alih merelokasi penuh ibu kota negaranya seperti yang direncanakan Indonesia, Korea Selatan membangun sebuah pusat administrasi yang disebut Kota Sejong.

Berjarak 120 kilometer dari Seoul, Sejong didirikan pada 2007 di Provinsi Chungcheong utara untuk mengurangi kemacetan di ibu kota saat ini dan mendorong investasi di bagian tengah negara itu.

Sejak 2012, pemerintah Korea Selatan telah merelokasi banyak kementerian dan lembaga ke Sejong, tetapi banyak yang masih berada di kota-kota lain, terutama Seoul di mana Majelis Nasional, Kantor Presiden, dan banyak badan pemerintah penting tetap ada.

“Dari pengalaman itu kami ingin berbagi dengan Indonesia bukan hanya tentang praktik-praktik terbaik (dalam pemindahan ibu kota), tetapi juga dari kesalahan yang kami lakukan,” kata Dubes Kim.

Sejauh ini, pihak Korea Selatan belum mempersiapkan kerja sama investasi yang bersifat fisik mengingat proses pembangunan ibu kota baru RI masih pada tahap yang sangat awal.