Begini Cara OJK Perkuat Integritas

jpnn.com - BANDUNG - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan tahun ini sebagai tahun penguatan integritas. Anggota Dewan Komisioner Bidang Audit Internal Manajemen Risiko dan Pengendalian Kualitas OJK Ilya Avianti menjelaskan, untuk mencapai penguatan integritas tersebut, pihaknya telah melakukan beberapa terobosan di industri jasa keuangan.

''Milestone governance OJK sudah melalui dua tahap. Dua tahap itu telah dijalankan dan merupakan program berkesinambungan,'' ujarnya akhir pekan lalu. Menurut dia, tahap pertama berhubungan dengan pengembangan infrastruktur, sedangkan tahap kedua tentang membangun budaya good governance di lingkungan OJK dan industri jasa keuangan lain.

Milestone tersebut kini telah memasuki pelaksanaan tahapan ketiga. ''Yang tahap pertama beberapa waktu lalu, begitu ada audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2013, OJK diberi hasil wajar tanpa pengecualian (WTP). Kami harap hasil yang tahap ketiga ini juga baik,'' tutur dia.

Ilya mengungkapkan, kini OJK berupaya membangun budaya good governance. Tahun ini merupakan awal dari tahap ketiga dan sekaligus ditetapkan sebagai tahun penguatan integritas OJK. Tahap ketiga berkaitan dengan program pengendalian gratifikasi, fungsi antifraud, dan revitalisasi whistle blowing system (WBS). ''WBS merupakan salah satu langkah penting. Sebab, WBS merupakan sistem yang berkaitan dengan peningkatan efektivitas pengelolaan pengaduan dan tindak lanjutnya,'' jelasnya.

Dia menyatakan, siapa pun yang merasa dirugikan pegawai OJK boleh melapor melalui sistem WBS yang bisa diakses melalui situs resmi OJK. ''Dengan begitu, budaya good governance bisa timbul. Sebab, masyarakat dapat ikut memonitor dan memberikan teguran langsung kepada pegawai OJK yang dirasa melakukan pelanggaran ataupun gratifikasi,'' terangnya.

Ilya menambahkan, tahun penguatan integrasi oleh OJK merupakan salah satu langkah dalam mengatasi permasalahan penerapan good governance di Indonesia yang belum menggembirakan. Hal tersebut merujuk pada data World Bank Governance Indicator yang sebelum OJK terbentuk menempatkan Indonesia di posisi skor di bawah 50 poin di antara skala 100 poin. Berdirinya OJK pada 2013 diharapkan meningkatkan kualitas good governance, khususnya di industri keuangan. ''OJK harus menjadi role model,'' tandasnya. (dee/c14/oki)