Begini Cara Pemerintah Indonesia Sukseskan Perhutanan Sosial

jpnn.com, BONN - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membuka rahasia pemerintah Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan, dalam pertemuan di High Level Roundtables-Sustainable Agriculture Multifunction Landscape for Improved Food Security and Nutrition, pada COP 23 UNFCCC yang digelar di Bonn, Jerman, Selasa (14/11) waktu setempat.

Menurut Menteri Siti, langkah yang efektif untuk menjawab tantangan tersebut adalah strategi pemanfaatan lahan yang optimal, dalam bentuk pengelolaan lanskap multifungsi, khususnya pada lahan-lahan terdegradasi.

Konsentrasi dari sisi lanskap terkait dengan perhutanan sosial, yaitu dengan mengatur tata kelola untuk keperluan produksi, khususnya pada lahan terdegradasi, dan di sisi lain menawarkan produksi pertanian, serta harus tetap menjaga kelestarian.

Menteri Siti mengatakan, lanskap sebetulnya memiliki faktor pembentuk yang bervariasi, antara lain nilai hayati dan nonhayati. Ada lingkungan fisik dan lingkungan manusia, maka sentralnya ada di manusia. “Kuncinya adalah penerapan pola-pola tradisional dan kearifan lokal dalam Perhutanan Sosial,” kata Menteri Siti.

Dia melanjutkan bahwa, dalam kaitan penanganan hutan terdegradasi, maka didorong produksi melalui kerja sama swasta dengan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dalam bentuk kemitraan, yang dikontrol Kementerian LHK dan Kementerian Pertanian. “Maka KPH harus kuat, dan tingkat tapaknya terjaga,” tutur Siti.

Selain itu, Program Kampung Iklim juga kembali disampaikan Siti Nurbaya, sebagai salah satu program pendukung aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, yang patut dibanggakan. “Indonesia punya program kampung iklim, dan sudah banyak terbentuk di Indonesia, sekitar 2000 desa,'' tuturnya.

Sementara itu, menanggapi pertanyaan dari forum terkait langkah-langkah yang ditempuh Indonesia dalam implementasi pengelolaan lanskap di Indonesia, Siti menjelaskan beberapa tahapan.

Antara lain dengan mendorong kesadaran publik dan merubah gaya perilaku masyarakat, peningkatan kerja sama tingkat nasional dengan sub nasional, khususnya pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi.