Begini Cara Pemerintah Kejar Pajak Google

jpnn.com - JAKARTA – Kementerian Keuangan masih sulit menagih utang pajak perusahaan teknologi multinasional seperti Google.
Padahal, besaran pajaknya diperkirakan mencapai Rp 5,5 triliun dalam lima tahun terakhir.
Menkominfo Rudiantara mengakui, kasus penagihan tunggakan pajak Google tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
Pemerintah harus lebih dulu membuat aturan yang dapat memastikan Google memenuhi kewajiban pajaknya. ’
’Masalah Google jangan dipaksa harus selesai besok. Jangan dipaksa begitu,’’ jelasnya.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dikabarkan sedang merancang aturan perpajakan bagi penyedia layanan aplikasi atau konten melalui internet (over the top). Penyusunan aturan masih menunggu perhitungan besaran pajak dari Kemenkeu. ’’DJP nanti pasti punya strategi untuk menetapkan cara dan besarannya (pajak, Red),’’ katanya.
Mantan wakil dirut PLN itu mengusulkan mekanisme penarikan pajak dilakukan secara sederhana.
Misalnya, pengenaan pajak penghasilan (PPh) secara final, bukan pajak progresif atau pajak berdasar keuntungan.
- Gelar Seminar, PTPN Bahas Peran Strategis Kelapa Sawit Menuju Indonesia Emas 2045
- Bank Mandiri Ciptakan Lingkungan Kerja Inklusif lewat Respectful Workplace Policy
- CropLife Indonesia Dorong Pengelolaan Pestisida Berkelanjutan
- Pertamina Patra Niaga Raih 12 PROPER Emas & 61 PROPER Hijau dari KLH
- Selamat, Dirut Pertamina Raih Green Leadership Utama dari KLH
- Dukung Pertumbuhan Ekosistem Bisnis, Bank Raya & APP Group Teken Kerja Sama