Begini Kata KPU Soal Batas Suara Proporsional untuk Pilkada Calon Tunggal

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan membuat aturan terkait ambang batas proporsional untuk melegitimasi kemenangan dari suara mayoritas pada pemilihan kepala daerah (pilkada) dengan calon tunggal.
Pasalnya, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) menurut Ketua KPU Husni Kamil Manik, telah sangat jelas menyatakan, penentuan pemenang apabila suara yang menyatakan setuju untuk memilih calon tunggal, lebih banyak dari pada yang memilih tidak setuju.
"Jadi enggak ada teori maupun dasar hukumnya untuk membatasi (membuat ambang batas proporsional untuk melegitimasi kemenangan,red). Yang penting perolehan suaranya lebih besar," ujar Husni, Kamis (15/10).
Menurut Husni, penyusunan rancangan PKPU tentang calon tunggal, kini hampir rampung. Setelah berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah dan melakukan uji publik, rencananya penyelenggara pemilu dalam waktu dekat akan melakukan audiensi ke Presiden Joko Widodo.
"Kami sudah berkomunikasi, tinggal mencarikan waktu yang tepat saja ini," ujarnya.
Selain itu, penyelenggara pemilu kata mantan Komisioner KPU Sumatera Barat ini, dalam waktu dekat juga akan melakukan simulasi model pemilihan calon tunggal. Tujuannya, untuk melengkapi disain mekanisme dari pemungutan suara nantinya.
"Simulasi itu dilakukan untuk melakukan finalisasi terhadap aturan itu sendiri. Kira-kira sampai draft terakhirnya bisa nggak dioperasionalkan apa belum," ujar Husni.(gir/jpnn)
JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan membuat aturan terkait ambang batas proporsional untuk melegitimasi kemenangan dari suara mayoritas
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ibas Ingatkan MBG Harus Berjalan Baik, Berkualitas, & Tepat Sasaran
- Dikira April Sudah Terima Gaji CPNS 2024, Telanjur Resign, Oalah
- Jangan Lupa Bawa Payung, Jakarta Diperkirakan Diguyur Hujan
- 5 Berita Terpopuler: Honorer Menangis, Nasib Pengangkatan R2/R3 Tua Diujung Pensiun, untuk PPPK 2024 Tahun Depan
- Revisi KUHAP, Superioritas Penyidikan Menghilangkan Pengawasan & Pemenuhan Hak Tersangka
- Banyak Banget Honorer Terkena PHK, Masih Ada Peluang Lanjut, termasuk Guru