Begini Kata Sekjen PDIP Soal Sikap Pemerintah yang Condong Dukung Proporsional Terbuka

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan awak media soal sikap pemerintahan Joko Widodo yang condong mendukung proporsional terbuka berlaku pada Pemilu 2024.
Sikap pemerintah itu mengemuka setelah menyampaikan pandangan dalam sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan nomor perkara 114/PUU-XX/2022.
Adapun sidang tersebut menguji tentang sistem pemilihan anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten atau kota melalui proporsional terbuka.
Para pemohon berharap MK bisa mengganti sistem pemilihan dari proporsional terbuka menjadi tertutup.
Hasto mengatakan PDIP memahami sikap pemerintahan Jokowi yang condong mendukung proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.
Terlebih, PDIP hanya menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berharap sistem pemilihan bisa menjadi proporsional tertutup.
Sementara itu, delapan fraksi seperti Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menginginkan proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.
"Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensial memerlukan syarat dukungan 50 persen plus satu di parlemen, sehingga kami bisa memahami sikap pemerintah," kata Hasto ditemui di kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memahami sikap pemerintah yang condong mendukung proporsional terbuka karena Indonesia menganut sistem presidensial.
- Jadi Kuasa Hukum Hasto, Febri Diansyah Bongkar 4 Poin Krusial di Dakwaan KPK
- Fraksi PDIP di DPR akan Mengawal Sidang Hasto Kristiyanto
- Maqdir Sebut Dakwaan KPK terhadap Hasto Copy Paste dan Bertentangan dengan Fakta Hukum
- Kata Said PDIP Soal Masa Jabatan Ketum Partai Digugat: Saya Kira MK Akan Hormati Kedaulatan Parpol
- Jawaban Puan Maharani Soal Rencana Penunjukan Plt Sekjen PDIP
- Legislator PDIP Minta Kemendag Tarik MinyaKita yang Tak Sesuai Takaran