Begini Langkah Kemendagri Kawal Tender Blanko e-KTP

"Saya minta probity audit (audit kejujuran) oleh tim BPKP dan Inspektorat Jenderal Kemendagri. Mereka saya minta bekerja benar-benar objektif dan secermat mungkin," ucap Zudan.

Dia mengatakan, tender pengadaan tujuh juta blanko e-KTP tidak menggunakan skema pinjaman atau hibah luar negeri, melainkan dari APBN.

"Ini program rutin, sehingga tidak pakai pinjaman atau hibah luar negeri. Saya ingin semua pegawai dukcapil pusat daerah, belajar banyak dari kasus sekarang ini dan tidak terulang di masa depan. Maka kemarin saya bersurat ke KPK, minta waktu untuk konsultasi hasil lelang agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari," tutur Zudan. (gir/jpnn)