Begini Pemetaan Tingkat Kerawanan Konflik Pilkada di Papua
jpnn.com - JAKARTA - Provinsi Papua mendapat label salah satu daerah yang rawan konflik jelang pemilihan kepala daerah serentak 2017.
Pihak Polda Papua lantas melakukan strategi antisipasi guna menanggulangi konflik. Kabid Humas Polda Papua Kombes Patrige Renwarin mengatakan, ada sebelas daerah yang menggelar pilkada serentak. Yakni sepuluh kabupaten dan satu kotamadya.
"Jayapura Kota, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yapen, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Nduga, dan Kabupaten Mappi," kata dia di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/10).
Dia mengakui bahwa sebelas daerah tersebut rawan konflik. Bahkan, jauh hari sebelum masuknya proses pilkada, Kapolda Papua Irjen Paulus Waterpauw sudah mengamininya.
"Pak Kapolda sudah memberikan statement dalam rangka pilkada 2017 nanti. Dari sebelas kabupaten dan kota ini tidak ada yang aman," kata Patrige.
Meski rawan konflik, pihaknya membagi sebelas daerah itu menjadi tiga kategori. Pertama rawan satu, rawan dua, dan rawan khusus.
Rawan satu, ialah Jayapura Kota, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Yapen, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Mappi. "Potensi konflik di daerah ini seperti konvesional, demo. Anarkis perusakan kantor KPU dan pengancaman," kata dia.
Sementara rawan dua meliputi Kabupaten Nduga dan Kabupaten Dogiyai. Menurut Patrige, dua daerah tersebut sejak awal sudah ada gesekan antara calon pemilih.
JAKARTA - Provinsi Papua mendapat label salah satu daerah yang rawan konflik jelang pemilihan kepala daerah serentak 2017. Pihak Polda Papua
- Idrus Yakin Banget Posisi Bahlil Tak Terganggu Kehebohan Elpiji 3 Kg
- DPRD Jateng Terima Hasil Pilgub 2024, Luthfi-Yasin Bersiap Dilantik Presiden Prabowo
- OPM Bakal Bakar Sekolah yang Terapkan MBG, Dasco: Jangan Coba-Coba Teror Kami!
- Hasil Riset: Ini 10 Menteri Terburuk di Kabinet Prabowo
- Diskusi di Kantor PKB, Pakar Mesin Dorong Pemerintah Dukung Industri Baterai EV
- Doli Golkar: Tidak Mungkin Menteri Bikin Kebijakan Tanpa Sepengetahuan Presiden