Begini Penjelasan Pimpinan Buruh Usai Bertemu Irjen Iqbal

jpnn.com, JAKARTA - Kapolda Nusa Tenggara Barat Irjen Polisi Mohammad Iqbal memfasilitasi pertemuan antara Gubernur NTB Zulkieflimansyah dengan pimpinan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) di Rumah Dinas Kapolda NTB, Senin (12/10).

Pertemuan itu menghasilkan solusi bersama untuk menciptakan iklim demokrasi yang beradab.

Ketua DPW KSPN NTB Lalu Iswan Mulyadi mengatakan, dalam pertemuan itu, ada kesepakatan untuk membentuk grup WhatsApp antarpihak sebagai media koordinasi agar tak terjadi miskomunikasi antara buruh, aparat dan pemerinyah.

Di dalam grup WA itu, ada juga edukasi kepada kaum buruh untuk tak termakan hoaks.

"Kalau untuk kamtibmas, beliau (Iqbal) meminta untuk memberikan edukasi informasi khusus kepada anggota kami masing-masing dan kepada masyarakat terkait mana yang hoaks dan bagaimana mengantisipasi terkait isu-isu hoaks," jelas Lalu saat dikonfirmasi.

Selain itu, kata Lalu, ada kesepakatan untuk melakukan pertemuan setiap bulan untuk membahas isu-isu terkait ketenagakerjaan.

"Saya apresiasi langkah Kapolda NTB saat pertemuan tadi. Menjadwalkan satu bulan sekali ketemu itu menjadi sebuah penghargaan dan kami mengapresiasi sekali," jelas dia.

Meski demikian, lanjut dia, Iqbal tidak masuk secara substansi terkait Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja.

Pembahasan itu diutarakan oleh Gubernur Zulkieflimansyah.

"Pak Gubernur nanti juga meminta masukan dari kami, sekiranya ada UU Omnibus Law yang kami anggap yang tidak baik, nanti akan disampaikan kepada presiden atau menteri supaya pasal yang kami anggap kurang bagus itu, mungkin bisa diperbaiki. Paling tidak ada aturan turunan agar jelas. Kadisnaker juga bilang UU ini belum final," jelas dia.

Lalu juga mengungkapkan pihaknya akan melihat dahulu hasil dari pertemuan ini. Menurutnya, kaum buruh belum memutuskan apakah akan turun aksi atau tidak.

Sementara itu, Irjen Iqbal menyatakan, pihaknya menampung keluhan buruh dan meminta buruh menyampaikan aspirasinya dengan tertib.

"Kalau misalnya ada keberatan terkait undang-undang omnibus law, itu kan bisa disampaikan dengan cara-cara yang elegan," kata Iqbal.

Eks Kadiv Humas Polri memuturkan, pimpinan buruh sepakat untuk menyampaikan aspirasi dengan tertib, dengan memberikan beberapa catatan.

Menurut Iqbal, Gubernur NTB juga akan memperjuangkan aspirasi buruh ke pemerintah pusat.

"Disampaikan juga kepada Pak Gubenur, kami akan terima beberapa masukan. Karena kan kata Pak Gubernur, itu bukan langsung diundangkan, tetapi harus ada Rancangan Peraturan Presiden (RPP). Kalau misalnya ada pemikiran dari rekan-rekan buruh se-NTB bisa dibawa ke DPR dan pemerintah pusat," jelas Iqbal.

Iqbal juga mengingatkan kepada para buruh soal ancaman pidana bagi penyebar hoaks.

Sebab, Iqbal melihat ada fenomena penyebaran hoaks terkait Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja ini sehingga diharapkan buruh tidak terjebak.

"Intinya diskusi kami untuk NTB, jangan sampai ada hoaks. Ada berita-berita yang tidak bisa dipercaya, jangan langsung ditelan mentah-mentah. Kami beri pengertian bahwa setiap tindak pidana akan berhadapan dengan penegakan hukum, termasuk hoaks. Yang menyebar hoaks," tegas Iqbal.

Mengenai penegakan hukum, Iqbal mengaku pihaknya sudah menangkap dua penyebar hoaks. Namun, Iqbal menerangkan dua penyebar hoaks itu bukan dari kalangan buruh.

"Karena itu, ketidaksetujuan disampaikan dengan cara yang apik, tanpa harus jatuh korban, apalagi merusak. Demo boleh tapi yang dilarang itu kalau anarkistis," tandas dia.

Dalam diskusi ini, hadir juga Danrem 162/WB, Kadisnaker Provinsi NTB, Ketua Kadin NTB, Ketua Apindo NTB, Ketua DPW KSPN NTB, Ketua DPD SPN NTB, Ketua KSPSI NTB dan Ketua TKBM NTB, serta beberapa pengurus inti serikat pekerja, serikat buruh NTB. (tan/jpnn) 

Yuk, Simak Juga Video ini!