Begini Perasaan 2 Bupati yang Daerahnya Bakal jadi Ibu Kota Baru RI
jpnn.com, JAKARTA - Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah dan Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud menyambut baik keputusan pemerintah pusat akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah mereka yang termasuk Provinsi Kalimantan Timur itu.
Menurut Edi, pemindahan ibu kota ke Kaltim merupakan pilihan yang tepat untuk mencapai tujuan pemerataan pembangunan nasional. Sebab, secara geografis, Kaltim berada di tengah-tengah wilayah Indonesia, sehingga akan memudahkan koordinasi Pemerintah Pusat dengan wilayah seluruh Indonesia.
Edi mengatakan, dampak percepatan pembangunan yang terfokus di Kaltim, akan dirasakan oleh wilayah di sekelilingnya, seperti wilayah di Pulau Kalimantan dan Sulawesi.
"Saya senang dan sangat berterima kasih kepada Pak Presiden Jokowi, bahwa langkah kebijakan ini, kalau versi kami di Kalimantan, sangat tepat. Karena selama ini yang dibangun pulau Jawa,” ungkap Edi seperti dikutip dari Antara.
Edi menyampaikan, selama 74 tahun Indonesia merdeka, jalan trans Kalimantan belum tertata dengan baik. "Kami berharap jalan trans Kalimantan bisa dibangun dengan baik, sehingga perputaran ekonomi bisa lebih cepat," ujarnya.
Dia menjelaskan, selama ini kontribusi Kutai Kartanegara dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan untuk negara mencapai Rp143 triliun, sedangkan dari Dana Bagi Hasil (DBH), Kutai Kartanegara hanya kebagian Rp3 triliun. "Kami ingin kebijakan ini selain mendukung pertumbuhan juga memberikan kesejahteraan bagi rakyat," pungkasnya.
BACA JUGA: Menteri Bambang: Kamu Khawatir Gedungnya Kosong, Banyak Hantunya?
Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara (PPPU) Abdul Gafur Masud juga senang mendengar daerahnya telah disebut sebagai lokasi ibu kota baru yang paling ideal. Kepala daerah berusia 31 tahun itu mengatakan pemerintahnya menyiapkan lahan ibu kota baru RI.
Kepala daerah berusia 31 tahun itu mengatakan pemerintahnya menyiapkan lahan ibu kota baru RI.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel
- Deddy Tidak Membantah Upaya Jokowi Mau Mengobok-Obok PDIP Mengganti Hasto