Begini Reaksi Istana soal Pj Gubernur dari Polri
jpnn.com, JAKARTA - Polemik tentang pengusulan dua Perwira Tinggi (Pati) Polri Irjen Mochammad Iriawan dan Irjen Martuani Sormin sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, dan Sumatera Utara akhirnya direspons Istana.
Juru Bicara Presiden Johan Budi Sapto Prabowo mengaku telah berkomunikasi dengan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait hal itu.
"Jadi saya sudah komunikasi sama Pak Mendagri, sebenarnya ini baru tingkat usulan dari Pak Mendagri untuk mengusulkan Plt atau Penjabat Gubernur di Pilkada nanti bulan Juni, kalau nggak salah dari pejabat TNI/Polri," kata Johan di kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/1).
Alasan mengusulkan Pj/Plt dari Polri ini, menurutnya, terkait dengan terbatasnya posisi eselon 1 di Kemendagri, sementara dalam Pilkada Serentak 2018 akan terjadi kekosongan jabatan di 17 provinsi. Selain itu, usulan tersebut tidak menyalahi aturan.
"Dari penjelasan Pak Mendagri juga sebenarnya usulan untuk menempatkan pejabat Polri/TNI tidak menyalahi aturan maupun perundang-undangan yang berlaku. Baik UU Pilkada maupun UU di kepolisian sendiri, itu tidak ada yang dilanggar," sebut mantan pimpinan KPK ini.
Tapi kembali lagi, katanya, hal itu baru sebatas usulan dari Kemendagri kepada Presiden Joko Widodo pada Juni mendatang.
Johan mengaku belum berkomunikasi lagi dengan Kepala Negara terkait usulan ini.
Bagaimana dengan respons yang cukup beragam dari publik, termasuk banyak yang mempersoalkan? Johan menyatakan contoh kasusnya sudah ada ketika Pilkada Serentak sebelumnya, sehingga bukan lagi hal yang baru.
Rencana Mendagri Tjahjo Kumolo mengangkat jenderal Polri jadi Pj Gubernur ditentang sejumlah kalangan.
- Menurut Lemkapi, Inilah Alasan Presiden Tunjuk Nana Sudjana & Andap Budi Jadi Pj Gubernur
- Tito Bakal Lantik Teman Angkatannya di Polri Jadi Pj Gubernur Papua Barat, Siapa Dia?
- Golkar: Jangan Sedikit-sedikit Angket
- Laode Ida: Presiden Harus Menghentikan Kebijakan Mendagri
- Iwan Bule Dilantik untuk Apa? Pilkada Jabar Aman Aja Kok
- Kemendagri Anulir Rencana Jenderal Polri jadi Pj Gubernur