Begini Rekomendasi Puskod FH UKI Soal Pendidikan di Papua, Simak
“Untuk itu, kami dari Puskod FH UKI perlu memberikan monitoring khusus dalam implementasi penerapannya ke depan di Papua,” ujar Reinhard Parapat.
Selain itu, menurut Reinhard, Pemda Papua dan Papua Barat harus lebih memperhatikan dan berperan dalam melaksanakan penguatan di sektor Pendidikan.
Reinhard mengingatkan jangan hanya sekadar menjalankan program dan anggaran saja, tetapi lebih daripada itu harus ada keinginan lebih dari semua unsur pimpinan di Papua untuk meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dalam rangka meningkatkan kualitas Pendidikan.
“Langkah ini penting agar pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat tidak kalah dengan daerah lainnya,” tegas Reinhard.
Pada kesempatan itu, Reinhard menekankan bahwa setiap penduduk provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya. Hal ini sesuai Pasal 56 (3) UU Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.(fri/jpnn)
Puskod FH UKI menyampaikan rekomendasi soal pendidikan di Papua melalui konferensi pers secara daring pada Selasa (14/12/2021), simak selengkapnya.
Redaktur & Reporter : Friederich
- Novita Hardini Sebut PPN 12 Persen Berdampak pada Akses Pendidikan Berkualitas
- Ibas Ingatkan Kelebihan & Risiko Teknologi AI bagi Pendidikan
- Teras Narang: Pemerintah Perlu Mengevaluasi Kebijakan Moratorium DOB
- Pijar Sekolah Bantu Intansi Pendidikan Tingkatkan Kinerja
- Lestari Moerdijat Harap Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Harus Segera Ditindaklanjuti
- Tinjau Program Sekolah Damai di SMAN 13 Semarang, Kepala BNPT Beri Pujian