Begini Respons HNW Terkait Penghapusan Ditjen Penanganan Fakir Miskin
Meskipun masih terdapat beberapa evaluasi, kata Hidayat, keseluruhan bansos berhasil disalurkan kepada lebih dari 95 persen keluarga penerima manfaat.
Jika Ditjen PFM dihapus dan programnya dileburkan ke struktur Kemensos lain, HNW khawatir akan ada penyesuaian dan adaptasi.
Dengan begitu, penyaluran bansos terkendala dan waktu makin panjang.
Sementara itu, jumlah rakyat yang berhak menerima manfaat dari program itu makin meningkat dan keperluannya bertambah.
“Apalagi Bu Menteri Sosial ketika menjelaskan ke Komisi VIII DPR terkait konsep peleburan bansos dari Ditjen PFM ke ditjen lain sangat abstrak dan menuai kritik tajam dari Komisi VIII DPR,'' ujar Hidayat.
Mensos hingga diminta untuk menyampaikan kembali secara tertulis dan lebih sistematis. Selain itu, akan dilaksanakan FGD khusus untuk membahas dan merumuskan masalah tersebut.
HNW yang juga wakil ketua Majelis Syura PKS ini mendesak menteri sosial lebih fokus mengatasi beragam persoalan di Kemensos dan tidak menghapuskan Ditjen PFM.
Kemudian, mencari bentuk baru penyaluran bansos yang masih spekulatif di tengah kondis Covid-19.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengkritik penghapusan Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin serta Badan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Sosial dari struktur organisasi Kemensos
- Waka MPR Sebut Peningkatan Kesejahteraan Bisa Tingkatkan Kualitas Guru
- Di Hadapan Perwakilan Parlemen India, Waka MPR Tegaskan Ingin Atasi Krisis Iklim
- Siti Fauziah Sampaikan Bukti MPR Telah Jadikan UUD 1945 sebagai Konstitusi yang Hidup
- Ibas: Di Tangan Gurulah Masa Depan Bangsa Akan Dibentuk
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- Kemensos dan Instansi Terkait Siap Rumuskan Protokol Penggunaan Data Tunggal Kemiskinan