Begini Skenario Pemerintah untuk Meredam Aksi Mahasiswa Turun ke Jalanan

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, mulai menjalankan skenario meredam aksi mahasiwa turun ke jalan di berbagai daerah untuk menolak pengesahan RKUHP hingga perubahan UU KPK.

Pada Kamis pagi tadi (26/9), Presiden ketujuh RI itu sudah memanggil Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) Mohamad Nasir, ke Istana. Nasir mengakui dalam pertemuan itu dia diperintahkan Jokowi meredam aksi mahasiswa turun ke jalanan.

Nasir telah melakukan langkah-langkah guna mencegah mahasiswa turun ke jalan dan mengajak mereka menyelesaikan persoalan lewat dialog.

"Saya sudah memerintahkan pada dirjen untuk menyampaikan kepada seluruh rektor di Perguruan Tinggi, jangan sampai gerakan mahasiswa demo di lapangan. Ajaklah dialog dengan baik, enggak ada artinya," kata Nasir usai pertemuan dengan Jokowi.

Mantan rektor Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang ini khawatir niat baik mahasiswa menyampaikan aspirasi di jalanan, ditunggangi oleh pihak-pihak yang tidak jelas.

"Ini yang jangan sampai terjadi. Mahasiswa yang saya anggap insan akademik, mereka insan intelektual, dialoglah yang bisa menyelesaikan masalah. Apa yang harus tuntutan itu padahal itu proses sudah lama sekali dilakukan oleh DPR," tuturnya.

Nasir juga mengancam para dosen agar jangan sampai terlibat mengompori para mahasiswa. Mereka seharusnya mengajak lewat forum dialog. Peran rektor menurutnya harus mengingatkan jika ada dosen yang bertindak semacam itu.

Kemenristek Dikti bahkan menyiapkan sanksi secara berjenjang bagi dosen hingga rektor bila terbukti menggerakkan mahasiswa melakukan aksi.