Begini Skenario Pemerintah untuk Meredam Aksi Mahasiswa Turun ke Jalanan
"Kalau dia mengerahkan ya dengan sanksi yang kami lakukan sanksi keras. Bisa dalam hal ini peringatan, SP1, SP2. Nah kalau dalam hal ini menyebabkan kerugian pada negara dan semuanya, ini bisa tindakan hukum. Yang rektornya yang saya ini (sanksi). Nanti dosen, rektor yang bertanggungjawab," jelas Nasir.
Nasir memandang aksi-aksi mahasiswa di banyak daerah menurutnya ada sebagian yang murni, tapi sebagian lainnya ditunggangi. Kedua jenis gerakan ini sekarang sudah bercampur.
BACA JUGA: Video Polisi Memukuli Mahasiswa di Gedung DPRD Sumut, nih Penjelasan Kapolda
"Saya perhatikan betul, saya monitoring sejak sebelum persiapan. Saya juga datang kepada mahasiswa, apa sih yang didemokan, saya tanya. Kalau enggak tahu, ikut ikutan, ya ini ada yang menggerakkan ini," tambahnya.
Namun demikian, Nasir berdalih tidak mengetahui siapa pihak yang telah menunggangi aksi sebagian mahasiswa tersebut.
"Saya enggak tahu ini. Siapa pun saya enggak tahu. Yang penting adalah, jangan sampai membuat kekacauan di dalam negeri ini, kita pelihara bersamalah negara ini dengan baik," tandasnya.(fat/jpnn)
Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, mulai menjalankan skenario meredam aksi mahasiwa turun ke jalan di berbagai daerah untuk menolak pengesahan RKUHP hingga perubahan UU KPK.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Said Didu Rusak Kerukunan di Banten, Mahasiswa Islam Desak Aparat Bertindak
- Koalisi BEM Banten Serukan Tolak Upaya Said Didu Mengadu Domba terkait PIK 2
- Flyer Gugat Dana Kampanye Rano Karno Disabotase, Aksi Mahasiswa Batal
- Jokowi Seharusnya Tidak Memanfaatkan Prabowo Demi Kepentingan Politik Pribadi
- Prabowo dan Jokowi Bertemu di Surakarta, Lalu Makan ke Angkringan
- Ribuan Mahasiswa Beri Dukungan kepada Ahmad Ali, Begini Alasannya