Begini Solusi yang Tawarkan Kadin Atasi Polemik Ojek Online

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait keamanan dan keselamatan pengguna layanan jasa transportasi ojek.
Hal itu diusulkan Carmelita terkait kisruh ojek online yang sempat geger lantaran dilarang beroperasi karena bukan termasuk sarana transportasi umum.
"Untuk saat ini, Kadin mengusulkan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keamanan dan keselamatan ojek. Misalnya pembatasan motor yang di atas 150 cc tidak boleh dipakai untuk ojek, pengunaan seluruh perangkat keselamatan berstandar SNI. Serta meningkatkan kepatuhan terhadap lalu lintas," ujar Carmelita dalam siaran persnya, Sabtu (19/12).
Di sisi lain, dia menilai langkah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah tepat. Dimana sepeda motor bukan angkutan publik dan sangat rentan dari segi keamanan dan keselamatan.
Nah diharapkan dengan keluarnya kebijakan pemerintah terkait keamanan dan keselamatan ojek tersebut bisa menjadi solusi bagi keberadaan ojek online.
"Langkah Menhub sudah sesuai dengan peraturan UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta PP Pemerintah No.74 Tahun 2014. Jika semua terpenuhi, maka kebijakan menhub bisa diterapkan," kata ketua INSA ini. (chi/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait keamanan dan keselamatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dukung Pembangunan Masjid di PIK, DPRD DKI: Simbol Harmoni dan Toleransi Beragama
- ASN Kemdiktisaintek Dilarang Gunakan Kendaraan Dinas untuk Mudik Lebaran
- BAZNAS Optimalkan Lingkungan Hidup Layak Melalui Zakat Hijau
- Pemuda Muhammadiyah Dorong DPR dan Aparat Penegak Hukum Mengusut Dugaan Kecurangan Takaran MinyaKita
- Pemprov Jateng Sedang Menginvestigasi Kematian Atlet Taekwondo Saat Latihan
- BMH Salurkan Bantuan Pendidikan bagi Anak Yatim Berpretasi