Begini Solusi yang Tawarkan Kadin Atasi Polemik Ojek Online
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait keamanan dan keselamatan pengguna layanan jasa transportasi ojek.
Hal itu diusulkan Carmelita terkait kisruh ojek online yang sempat geger lantaran dilarang beroperasi karena bukan termasuk sarana transportasi umum.
"Untuk saat ini, Kadin mengusulkan pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait keamanan dan keselamatan ojek. Misalnya pembatasan motor yang di atas 150 cc tidak boleh dipakai untuk ojek, pengunaan seluruh perangkat keselamatan berstandar SNI. Serta meningkatkan kepatuhan terhadap lalu lintas," ujar Carmelita dalam siaran persnya, Sabtu (19/12).
Di sisi lain, dia menilai langkah Menteri Perhubungan Ignasius Jonan sudah tepat. Dimana sepeda motor bukan angkutan publik dan sangat rentan dari segi keamanan dan keselamatan.
Nah diharapkan dengan keluarnya kebijakan pemerintah terkait keamanan dan keselamatan ojek tersebut bisa menjadi solusi bagi keberadaan ojek online.
"Langkah Menhub sudah sesuai dengan peraturan UU 22 Tahun 2009 tentang LLAJ serta PP Pemerintah No.74 Tahun 2014. Jika semua terpenuhi, maka kebijakan menhub bisa diterapkan," kata ketua INSA ini. (chi/jpnn)
JAKARTA - Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perhubungan, Carmelita Hartoto mengusulkan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan terkait keamanan dan keselamatan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- Pemuda Muhamadiyah Harus Siap Hadapi Tantangan Politik Menuju Indonesia Emas 2045
- Kasatreskrim Ditembak Kabag Ops di Sumbar, Kadiv Propam Bilang Begini
- Namanya Dicatut Oknum Wartawan di Sejumlah Daerah, Edi Lemkapi Bakal Lapor Polisi
- Mahasiswi Mengaku Korban Pelecehan Seksual Manajer BUMN Cabut Laporan, Alasannya
- Kabar Terbaru Polisi Tembak Polisi di Solok Selatan, soal Kondisi AKP Dadang