Begini Strategi Pemerintah untuk Membantu UMKM
Menko Airlangga menjelaskan, kehadiran UU Cipta Kerja dapat memberikan kemudahan lain bagi sektor UMKM.
Kemudahan tersebut di antaranya soal sertifikasi jaminan produk halal yang berdasarkan pada self declaration atau standar Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Menurut Airlangga, sertifikasi dengan kriteria tertentu ini tidak dikenakan pembiayaan.
Sekretaris Eksekutif I KPCPEN Raden Pardede menyebutkan beberapa kebijakan yang telah diberlakukan pada tahun sebelumnya akan kembali dilanjutkan untuk mengatasi pandemi saat ini.
"Program akan dilanjutkan seiring dengan dilakukannya vaksinasi untuk mendapatkan herd immunity atau imunitas kelompok. Dengan demikian, kegiatan-kegiatan kita bisa pulih kembali secara full tahun 2022.” ujar Raden.
Selain itu, program padat karya akan dilanjutkan hingga beberapa tahun ke depan.
Sebab, banyak tenaga kerja yang terkena PHK dan kesulitan mendapatkan pekerjaan.
Menurut Raden, hal ini bisa berlangsung sampai 2-3 tahun ke depan. Untuk itu, pemerintah terus melakukan berbagai stimulus untuk UMKM agar roda perekonomian kembali bergerak.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemulihan ekonomi harus dimulai dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
- Business Matching PaDi UMKM Cetak Transaksi Fantastis dalam Sehari, Sebegini Jumlahnya
- Airlangga Sampaikan Inflasi Sepanjang 2024 Terjaga, Target Tercapai
- Lanjutkan Capaian Kinerja 100 Hari Prabowo, Ketahanan Pangan & Pertumbuhan Ekonomi jadi Aspek Utama
- BRI Buka Rangkaian UMKM EXPO(RT) dan Microfinance Outlook 2025
- Menko Airlangga Hartarto Tegaskan Komitmen Pemerintah Mendorong UMKM Naik Kelas
- PNM Siap Dukung UMKM Punya Sertikat Halal