JPNN.com 
Begini Ungkapan Rasa Frustrasi Pekerja Medis Terhadap Kebijakan Tidak Konsisten Pemerintah
Dalam situasi seperti sekarang, BNPB menilai ketersediaan data dibutuhkan sangat cepat, agar tim penanggulangan dapat memperhitungkan kebutuhan secara cepat.
Bambang mengambil contoh data alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan seluruh rumah sakit, kebutuhan reagen, dan lainnya.
Menurut BNPB, data yang lambat tersedia bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.
"Perlu diingat, kita kan bersaing dengan COVID-19. Ketika kami lambat, tentu akan berpengaruh ke semua hal," kata Bambang.
Ketersediaan data bukan satu-satunya masalah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.
Dalam pemberitaan ABC sebelumnya, pemerintah juga dinilai kurang melibatkan ilmuwan dalam proses pembuatan kebijakan terkait COVID-19
Photo: Salah satu poin penting yang digarisbawahi Pandu Riono adalah transparansi data yang dilaporkan. (Supplied: Pandu Riono)
Pandu Riono, pakar kesehatan publik dan epidemiologi dari Universitas Indonesia juga menilai, LIPI dan Kementerian Ristek dan Dikti belum berfungsi menjadi wadah penghimpun masukan-masukan dari ilmuwan sehingga dapat secara sistematis dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.
Hashtag #IndonesiaTerserah telah menjadi tren di media sosial, di mana banyak orang Indonesia, termasuk pekerja medis, mengungkapkan rasa frustrasi mereka
- Harapkan Semua Target Prolegnas 2025 Tercapai, Sultan Siap Berkolaborasi dengan DPR dan Pemerintah
- PKN Membantu Pemerintah untuk Mengentaskan Masalah Stunting
- Simak, Lomba Karya Jurnalistik Bertema Wajah Hukum Pemerintahan Baru
- Hardjuno Pertanyakan Keseriusan DPR Perihal RUU Perampasan Aset
- Kemenkominfo: Peran Penting Humas sebagai Kunci Sukses Program Pemerintah
- Rezeki Sudah Banyak, Raffi Ahmad Mengaku Ingin Mengabdi di Pemerintahan Prabowo
.jpeg)
