JPNN.com 
Begini Ungkapan Rasa Frustrasi Pekerja Medis Terhadap Kebijakan Tidak Konsisten Pemerintah
Dalam situasi seperti sekarang, BNPB menilai ketersediaan data dibutuhkan sangat cepat, agar tim penanggulangan dapat memperhitungkan kebutuhan secara cepat.
Bambang mengambil contoh data alat pelindung diri (APD) yang dibutuhkan seluruh rumah sakit, kebutuhan reagen, dan lainnya.
Menurut BNPB, data yang lambat tersedia bisa mempengaruhi kebijakan yang akan diambil.
"Perlu diingat, kita kan bersaing dengan COVID-19. Ketika kami lambat, tentu akan berpengaruh ke semua hal," kata Bambang.
Ketersediaan data bukan satu-satunya masalah dalam penanganan COVID-19 di Indonesia.
Dalam pemberitaan ABC sebelumnya, pemerintah juga dinilai kurang melibatkan ilmuwan dalam proses pembuatan kebijakan terkait COVID-19
Photo: Salah satu poin penting yang digarisbawahi Pandu Riono adalah transparansi data yang dilaporkan. (Supplied: Pandu Riono)
Pandu Riono, pakar kesehatan publik dan epidemiologi dari Universitas Indonesia juga menilai, LIPI dan Kementerian Ristek dan Dikti belum berfungsi menjadi wadah penghimpun masukan-masukan dari ilmuwan sehingga dapat secara sistematis dilibatkan dalam proses pembuatan kebijakan.
Hashtag #IndonesiaTerserah telah menjadi tren di media sosial, di mana banyak orang Indonesia, termasuk pekerja medis, mengungkapkan rasa frustrasi mereka
- Pemerintah Klaim Tarif Impor Trump dari AS Tak Ganggu Swasembada Nasional
- Pemerintah Perlu Mengambil Langkah Konkret Untuk Mendorong Masuknya Arus Investasi Asing
- Pemerintah Diminta Cabut Moratorium Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Timur Tengah
- Pemerintah Siapkan Retret Gelombang Kedua untuk Kepala Daerah
- Fenomena Pendatang Saat Mudik, Wagub Jabar: Jangan Membebani Pemerintah!
- Revisi UU TNI Dinilai Hidupkan Dwifungsi, Koalisi Masyarakat Sipil Desak DPR Lakukan Ini
