Beginilah Siasat AirAsia Indonesia Bertahan Tanpa PHK di Masa Pandemi Corona

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan penerbangan AirAsia Indonesia berupaya bertahan di masa sulit akibat pandemi penyakit virus corona 2019 (COVID-19). Maskapai berbiaya murah atau low cost carrier itu berusaha tak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dan tetap membayarkan tunjangan hari raya (THR).

Menurut Direktur Utama AirAsia Indonesia Veranita Yosephine, perusahaan pimpinannya saat ini tak memiliki pendapatan. Di sisi lain, AirAsia tetap menanggung biaya-biaya rutin.

“Untuk revenue (pendapatan) nol dan cost  (biaya-biaya) masih jalan, pasti berat. Berkaitan dengan efisiensi, kami melakukan pendekatan-pendekatan dan mencari sumber-sumber dana dan capital (modal) yang baru. Kami berupaya mati-matian pagi, siang, sore, malam untuk memastikan PHK adalah solusi terakhir,” kata Veranita dalam diskusi virtual bertajuk Transformasi AirAsia di Tengah Pandemi Covid-19 di Jakarta, Senin (4/5).

Veranita menambahkan, memang pemotongan gaji pada masa pandemi menjadi opsi yang tak terhindarkan. Menurutnya, besaran potongan gaji di AirAsia bervariasi sesuai level dan jabatan.

Namun, khusus direksi ada pemotongan gaji hingga 50 persen. “Jujur, ada yang mendapatkan pengurangan pengupahan termasuk saya. Prinsipnya jajaran manajemen di atas itu menanggung paling atas, saya sendiri 50 persen. Begitu juga jajaran yang di bawahnya, ada bervariasi,” katanya.

Menurut Veranita, AirAsia tak mau merumahkan pegawainya. Walakin, saat ini hampir seluruh pegawai AirAsia sudah bekerja dari rumah.

Mengenai THR, kata Veranita, pihaknya masih menghitung biaya yang harus dikeluarkan karena AirAsia sudah menyetop operasinya untuk sementara sejak 1 April lalu. “THR itu sekarang saya lagi hitung-hitung, doakan ya,” ujarnya.

Selain itu, AirAsia juga sudah meminta keringanan kepada operator bandara, pemerintah serta perusahaan yang menyewakan pesawat (lessor). AirAsia dan asosiasi perusahaan penerbangan meminta keringanan berupa pembebasan bea masuk suku cadang, PPh 21, biaya kebandarudaraan, pinjaman lunak, relaksasi kredit dan sebagainya.