BEI Minta Periode Pertama Amnesti Pajak Diperpanjang
”Sayangnya, undang-undang mengatakan tidak mungkin diperpanjang. Tapi, kalau ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu), kenapa tidak? Saya sih mendukung ada perpanjangan,” ucapnya.
Tito menilai antusiasme warga negara WP terhadap program itu sebenarnya sangat besar. Maka disayangkan jika sampai tidak maksimal hanya karena belum utuhnya aturan dan masa persiapan.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo berpendapat sama.
”Saya sendiri kemarin sudah bikin petisi untuk meminta presiden memperpanjang,” ujarnya di tempat sama kemarin.
Yustinus mengatakan, antusiasme masyarakat cukup tinggi, tetapi waktu sudah mepet. Banyak yang baru tahu dan menyadari keunggulan program itu belakangan.
”Belum yakin dan sebagainya. Saya rasa perlu difasilitasi ya karena mereka juga butuh membayar pajak dengan tarif yang rendah,” tuturnya.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan administrasi. Yustinus menilai saat ini banyak antrean yang menumpuk. Peserta bisa sampai berhari-hari baru bisa mendapat tanda terima.
”Nah, semakin ke belakang, ke akhir tidak banyak terlayani dengan baik. Kasihan juga. Maka, saya kira perlu diperpanjang satu atau dua bulan cukup ya untuk (perpanjangan) periode satu,” sarannya.
JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakomodasi dinamika di lapangan dalam pelaksanaan amnesti pajak (tax amnesty). Salah satunya adalah
- Kemenperin: Nilai Investasi Pabrik AirTag Apple di Batam Tak Capai 1 Miliar Dolar AS
- Info Terbaru dari Bahlil soal Diskon 50% Tarif Listrik
- Buka Gerai di Plaza Indonesia, Aurora Saffron Hadirkan Produk Gaya Hidup Sehat
- AIA & BCA Luncurkan Proteksi Jiwa Maksima, Hadirkan Uang Pertanggungan Hingga 315%
- Progres Program Tanam Padi PTPN Tumbuh Subur, Pendapatan Petani Sawit Berpotensi Bertambah
- Wamen UMKM Ajak Nasabah PNM Mekaar Tingkatkan Kualitas Usaha