Bela Ahok, Mufti Anam: Kritik Perlu Untuk Memacu Kinerja Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengatakan, kritik dari Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kepada perusahaan migas tersebut merupakan hal yang wajar.

”Ya, wajar saja sih kalau Pak Ahok menyampaikan kritik. Itu justru menunjukkan Pak Ahok memang berniat memperbaiki governance Pertamina biar lebih bagus," ujar Mufti Anam kepada wartawan, Kamis (17/9).

"Ini hanya soal biasa menerima kritik atau tidak, itu saja kok. Debat publik itu tidak masalah sepanjang bicara substansi kepentingan publik, bukan personal. Pak Ahok bicara substansi, bukan personal, dan itu sah-sah saja, tidak ada aturan yang dilanggar,” imbuh anggota komisi di DPR yang membidangi BUMN tersebut. 

Menurut Mufti, apa yang dilakukan Ahok tak lebih dari upaya melakukan perbaikan di tubuh Pertamina, yang rugi hingga Rp11 triliun pada semester I/2020.

Dengan kritik tersebut, Ahok ingin melakukan perubahan fundamental di tubuh BUMN migas tersebut agar ke depan bisa makin membaik.

”Kalau saya melihat kritik Pak Ahok itu kan basisnya ada dua. Pertama, soal good governance. Pak Ahok mencoba meningkatkan kualitas tata kelola perusahaan, di mana dia sudah paksakan pangkas jalur birokrasi, atur skema remunerasi yang lebih baik, dorong paperless system, dan sebagainya,” tutur Mufti.

Hal kedua, lanjut politikus PDI Perjuangan tersebut, soal perbaikan kinerja. Ahok mengurai sejumlah permasalahan yang membuat kinerja Pertamina belum trengginas.

Di antaranya belum optimal dalam memanfaatkan potensi migas yang ada di dalam negeri, serta sikap tak proaktif dalam menggalang kerja sama antarkorporasi (investor).