Bela Anies, Dahnil Sebut Ada Bupati Minta PNS Pilih Jokowi
jpnn.com, JAKARTA - Koordinator juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara menyikapi langkah kemendagri memberi teguran pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mantan Rektor Universitas Paramadina ditegur karena mengacungkan dua jari dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul, Bogor, Senin (17/12) kemarin.
"Ya dirjen otda, mendagri idealnya berlaku adil," ujar Dahnil di sela-sela diskusi Rabu Biru yang digelar Media Center pasangan calon presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno di Jakarta, Rabu (19/12).
Menurut Dahnil, Kemendagri harusnya juga menegur para kepala daerah yang terang-terangan mendukung pasangan calon presiden Joko Widodo di Pilpres 2019.
"Bahwa itu di video-video banyak bupati yang kasih imbauan untuk memilih Pak Jokowi, kemudian ada juga bupati sambil ngasih sesuatu ke PNS, kemudian kampanye Jokowi," ucapnya.
Mantan ketua umum Pemuda Muhammadiyah ini mengaku heran dengan sikap mendagri yang terkesan menyebut tidak ada yang salah dengan langkah sejumlah kepala daerah mendeklarasikan dukungan pada pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Kok sekarang tiba-tiba Pak Anies (ditegur), padahal enggak ngajak orang milih. Cuma simbol tangan, itu reaksinya luar biasa. Ketika simbol tangan ada konspirasi politik, kan enggak ada yang salah. Tapi kuncinya Pak Mendagri, penting berlaku adil," pungkas Dahnil.(gir/jpnn)
Dahnil Anzar Simanjuntak angkat bicara menyikapi langkah kemendagri memberi teguran pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Redaktur & Reporter : Ken Girsang
- Sowan ke Kediaman Jokowi, Sukarelawan Alap-Alap Dapat Arahan soal Ekonomi Komunal
- Bukan Menyalahkan Prabowo soal PPN 12 Persen, Deddy Singgung Rezim Jokowi
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi