Bela Bupati Kubar, Gelar Demo di KPK

Udin juga menganggap data Akbar yang diklaim dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sama sekali bukan karena penyelewengan. Data Akbar yang bersumber dari BPK itu antara lain terkait dugaan penyelewengan beberapa pos anggaran seperti  dana bantuan sosial senilai Rp57 miliar, peluncuran tunjangan fiktif sebesar Rp105 miliar, program Usaha Bersama Kampung (UBK) Rp7,8 miliar dan penyimpangan dana program peningkatan harkat dan martabat kehidupan masyarakat senilai Rp14,9 miliar.

Udin menegaskan, itu hanya kesalahan administratif. "Hampir semua daerah punya masalah administratif. Lagi pula, pemerintah Kubar sudah menyelesaikannya," bantahnya. (fir/jpnn)