Bela Muslim Uighur, Amerika Haramkan Bahan Panel Surya dari China

jpnn.com, WASHINGTON DC - Pemerintah Amerika Serikat menetapkan larangan impor atas bahan utama panel surya dari Hoshine Silicon Industry Co yang berbasis di China atas tuduhan kerja paksa.

Departemen Perdagangan AS secara terpisah membatasi ekspor ke Hoshine, tiga perusahaan China lainnya dan Xinjiang Production and Construction Corps (XPCC) yang bercorak militer, dengan mengatakan mereka terlibat dengan kerja paksa orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya di Xinjiang.

Tiga perusahaan lain yang ditambahkan ke daftar hitam ekonomi AS termasuk Xinjiang Daqo New Energy Co, sebuah unit dari Daqo New Energy Corp; Xinjiang East Hope Nonferrous Metals Co, anak perusahaan dari raksasa manufaktur East Hope Group yang berbasis di Shanghai; dan Xinjiang GCL New Energy Material Co, bagian dari GCL New Energy Holdings Ltd.

Departemen Perdagangan mengatakan perusahaan dan XPCC telah terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran dalam pelaksanaan kampanye China atas penindasan, penahanan sewenang-wenang massal, kerja paksa dan pengawasan teknologi tinggi terhadap etnis Uighur, Kazakh, dan anggota lain dari kelompok minoritas muslim di Xinjiang.

Setidaknya beberapa perusahaan yang terdaftar di Departemen Perdagangan adalah produsen utama silikon monokristalin dan polisilikon yang digunakan dalam produksi panel surya.

Perusahaan atau perusahaan induknya tidak segera menanggapi permintaan komentar, atau tidak dapat segera dihubungi. XPCC tidak dapat segera dihubungi untuk dimintai komentar.

Ketika dimintai komentar, kedutaan besar China di Washington menyebut pernyataan pada Selasa oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian yang menolak tuduhan genosida dan kerja paksa di Xinjiang sebagai "tidak lain hanyalah rumor dengan motif tersembunyi dan kebohongan yang benar-benar bohong."

"Perintah Menahan Pelepasan" oleh Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS itu hanya memblokir impor materi dari Hoshine. Sebuah sumber yang mengetahui perintah tersebut mengatakan bahwa hal itu tidak berdampak pada sebagian besar impor polisilikon AS dan produk berbasis silika lainnya.