Bela Newmont, Menkeu Dinilai Langgar Konstitusi

JAKARTA - Pemerintah Pusat dinilai cenderung berpihak pada kepentingan korporasi asing dalam perkara pembelian 7 persen sisa saham divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) senilai 246,8 juta dolar AS. Langkah pemerintah itu dituding semakin memperkuat posisi Newmont Mining Corporation (NMC) untuk mengendalikan PT NNT sebagai operator tambang emas Batu Hijau di Nusa Tenggara Barat.

Penilain tersebut disampaikan pengamat Pasar modal yang bertindak sebagai saksi Ahli dari DPR, Yanuar Rizky dalam sidang Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Mahkamah Konstitusi, Senin (16/4). Kesaksian bertajuk Konstruksi Penyertaan Modal Dalam Akuntansi Keuangan Negara.

Lebih lanjut Yanuar mengatakan, pengambilalihan 7 persen saham NNT oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) tidak mendorong terjadinya persatuan kepentingan nasional sebagaimana amanat “Contract of Work PT NNT, 2 Desember 1986”.

"Dengan demikian, upaya penyelamatan kepentingan nasional dibalik penyerapan 7 persen saham NNT oleh PIP tidak terbukti efektif mengalihkan pengendalian laporan  keuangan NNT ke kelompok nasional," kata Yanuar.