Bela Panglima Soal Senjata, Fadli: Itu Kelemahan Pemerintah

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai berbagai aksi Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang belakangan menjadi polemik di tengah masyarakat, sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemegang tongkat komando militer.

Hal ini disampaikan Fadli dalam diskusi bertajuk "Politik bukan Panglima" di Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu (7/10). Sebab, kata dia, sejak era reformasi, ruang berpolitik bagi TNI seperti era Dwifungsi ABRI, sudah tidak ada tempat lagi.

Karena itu, kata Fadli, apa yang dilakukan Panglima TNI hal yang biasa. "Misalnya senjata, itu lebih merupakan mismanajemen, miskoordinasi. Itu kelemahan pemerintah sebenarnya," ucap Fadli.

Heboh masalah senjata itu dinilainya sebagai bukti ketidakmampuan pemerintah membangun koordinasi antarlembaga. Hal ini terjadi tidak saja di sektor keamanan tapi banyak bidang lainnya.

Faktanya, kata wakil ketua umum Partai Gerindra ini, penjelasan antarpimpinan institusi pemerintah berbeda-beda soal senjata tersebut, terutama masalah angka pastinya.

"Angkanyaa saja berbeda-beda. Di Polri, BIN, menteri pertahanan bicaranya beda. Menkopolhuukam beda lagi. Ini menggambarkan pemerintah ini agak amburadul dalam koordinasi," jelas Fadli.

Persoalan menyolok lainnya adalah instruksi Panglima TNI untuk nonton bareng film G30S-PKI. Hal itu menurut Fadli sangat tepat karena berkaitan dengan sejarah dan ancaman komunisme yang jelas-jelas dilarang di Tanah Air. "Dan Presiden akhirnya ikut nonton bareng," tukas dia.

Karena itu, katanya, kalau ada pernyataan-pernyataan, termasuk ketika peringatan HUT TNI Presiden Joko Widodo bicara politik, dia mempertanyakan sasaran pidato mantan gubernur DKI Jakarta itu.